 |
| Wapang TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. mendampingi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam Raker bersama Komisi I DPR RI membahas program kerja dan anggaran 2027. |
Jakarta, MP----- Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan dukungan anggaran pertahanan guna memperkuat pelaksanaan tugas sekaligus menjaga kepentingan pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin usai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait pembahasan program kerja dan anggaran tahun 2027 di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Menhan didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta para Kepala Staf Angkatan.
Sjafrie mengatakan anggaran yang dialokasikan kepada Kemhan dan TNI akan digunakan secara maksimal untuk menunjang pelaksanaan tugas pertahanan nasional.
“Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I, anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI ini akan kita gunakan semaksimal mungkin,” ujar Sjafrie.
Selain membahas program kerja dan anggaran 2027, pemerintah bersama TNI juga terus memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kemhan dan TNI mengerahkan kemampuan serta kekuatan yang dimiliki untuk mendukung upaya penanggulangan karhutla di berbagai wilayah.
“Kementerian Pertahanan dan TNI sudah mengimplementasikan semua kemampuan dan kekuatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan,” kata Sjafrie.
Menurutnya, optimalisasi kemampuan pertahanan tidak hanya diarahkan untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga mendukung penanganan berbagai kondisi yang membutuhkan keterlibatan negara, termasuk bencana dan karhutla.
Kehadiran jajaran pimpinan TNI dalam rapat bersama Komisi I DPR RI menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara Kemhan dan TNI dalam menyusun serta menjalankan kebijakan pertahanan nasional.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan program dan dukungan anggaran pertahanan dapat diarahkan secara efektif, sekaligus memperkuat kesiapan TNI dalam menghadapi dinamika ancaman dan tantangan keamanan nasional.
(Puspen/red)
