 |
| Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mendampingi Tim Supervisi Rehab Rekon saat meninjau sejumlah titik terdampak bencana. |
Padang Panjang, MP----- Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Kota Padang Panjang menjadi perhatian serius menyusul masih ditemukannya sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan dan terputus akibat bencana.
Hal itu mengemuka saat Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik infrastruktur terdampak, Senin (31/8/2026).
Peninjauan lapangan dilakukan setelah sebelumnya tim mengikuti pemaparan dan diskusi bersama Pemerintah Kota Padang Panjang di Balai Kota. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan dan menentukan skala prioritas pemulihan.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Jalan Lingkar Selatan Islamic Centre yang mengalami putus akses. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Tim kemudian meninjau jembatan di Kelurahan Ekor Lubuk dan Kelurahan Ngalau yang turut terdampak bencana. Selain itu, rombongan melihat pembangunan hunian tetap (huntap) di depan Rusunawa, termasuk kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.
Peninjauan juga dilakukan ke Jembatan Kembar yang mengalami kerusakan dan dinilai sudah tidak layak setelah diterjang galodo. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian untuk menjamin keselamatan masyarakat sekaligus memulihkan kembali akses yang terganggu.
Ketua Tim Supervisi Rehab Rekon Pascabencana Sumbar, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengatakan hasil peninjauan menunjukkan perlunya percepatan penanganan terhadap infrastruktur yang rusak, khususnya jalan dan jembatan.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur pascabencana tidak hanya menyangkut persoalan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat.
“Kita mendorong percepatan rehab rekon, khususnya infrastruktur yang terdampak. Apalagi ada jalan yang putus, tentu ini menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi seperti ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Yopie menegaskan, kebutuhan yang ditemukan di daerah akan terus didorong agar memperoleh tindak lanjut di tingkat pemerintah pusat. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diharapkan dapat mengawal berbagai kebutuhan yang membutuhkan dukungan pusat.
“Kita akan mendorong agar apa yang menjadi kebutuhan di daerah ini bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat melalui BNPB. Dengan begitu, penanganan yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dapat segera mendapatkan solusi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta melengkapi berbagai dokumen pendukung, termasuk proposal, data kerusakan dan kebutuhan anggaran. Kelengkapan administrasi dinilai penting agar usulan penanganan dapat segera diproses dan ditindaklanjuti.
“Pemda tentu harus terus berkoordinasi mengenai apa saja yang dibutuhkan, baik dari sisi pendanaan maupun proposal. Semakin lengkap data dan usulannya, tentu akan semakin mudah untuk kita dorong tindak lanjutnya,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengapresiasi kunjungan Tim Supervisi Rehab Rekon yang turun langsung melihat kondisi infrastruktur terdampak.
Menurut Hendri, peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan karena kebutuhan penanganan dapat dilihat secara langsung oleh tim terkait.
“Kita berharap hasil peninjauan ini dapat segera ditindaklanjuti. Pemko akan terus berkoordinasi dan menyiapkan apa yang dibutuhkan, sehingga dukungan untuk pemulihan infrastruktur dapat segera diperoleh,” ujarnya.
Ia berharap proses rehab rekon dapat segera direalisasikan, terutama terhadap jalan dan jembatan yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
“Harapan kita, infrastruktur yang terdampak bisa segera diperbaiki, sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Hasil peninjauan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan pendalaman untuk menentukan langkah penanganan serta skala prioritas rehab rekon infrastruktur di Kota Padang Panjang.
(PJ/MP)
