 |
| Dialog Pemprov Sumbar dan BEM SI menjadi ruang komunikasi terbuka untuk mencari solusi berbagai persoalan masyarakat. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka ruang dialog langsung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumbar untuk membahas sejumlah persoalan publik yang sebelumnya disuarakan mahasiswa melalui aksi demonstrasi.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/2026), menjadi momentum bagi pemerintah dan mahasiswa untuk mempertemukan aspirasi lapangan dengan penjelasan serta kebijakan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dialog tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi mahasiswa pada 24 September 2026. Pemerintah sengaja menghadirkan sejumlah kepala OPD agar setiap persoalan yang disampaikan tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat langsung dibahas bersama pihak teknis.
“Dialog ini merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa pada beberapa waktu yang lalu. Setiap aspirasi mahasiswa kita dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama kepala OPD yang membidangi,” kata Mahyeldi.
Sejumlah OPD yang hadir antara lain Bappeda, Kesbangpol, BMCKTR, SDABK, ESDM, Lingkungan Hidup, Bapenda, BPBD, Kehutanan, Pendidikan, serta Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura.
Mahyeldi menegaskan, pemerintah daerah tetap membuka komunikasi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat. Menurutnya, tidak bertemunya pemerintah dengan mahasiswa saat aksi sebelumnya bukan berarti pemerintah menghindari aspirasi yang disampaikan.
Ia menjelaskan, pada saat aksi berlangsung, terdapat agenda pemerintahan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat ditinggalkan. Karena itu, Pemprov Sumbar kemudian mencari waktu khusus agar aspirasi mahasiswa dapat dibahas secara lebih komprehensif.
“Bukan kita tidak mau menemui, tetapi karena pada saat bersamaan kita sudah ada jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kita carikan waktu lain untuk menampung aspirasi para pengurus BEM,” ujarnya.
Transparansi Pembangunan Jadi Sorotan
Dalam dialog tersebut, Mahyeldi juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat keterbukaan informasi pembangunan.
Salah satunya melalui Dashboard Pembangunan, yang diarahkan menjadi instrumen bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah, termasuk penggunaan anggaran, realisasi kegiatan, hingga informasi terkait pemenang tender.
Menurut Mahyeldi, keterbukaan informasi penting untuk memperkuat partisipasi publik sekaligus membangun pengawasan bersama terhadap pelaksanaan pembangunan.
Pemerintah, lanjutnya, juga berupaya merespons persoalan sosial dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program perlindungan dan bantuan, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat kurang mampu serta penyaluran bantuan sosial.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah juga melakukan langkah intervensi ketika terjadi penurunan harga komoditas. Hasil pertanian dari daerah yang mengalami tekanan harga dapat dibeli untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar murah.
Langkah tersebut, menurut Mahyeldi, merupakan bagian dari upaya menjaga daya tahan ekonomi petani agar tidak mengalami kerugian terlalu besar ketika harga komoditas turun.
“Langkah ini dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian besar ketika harga komoditas mengalami penurunan,” katanya.
Mahasiswa Diminta Jadi Mata dan Telinga Pemerintah
Mahyeldi juga mendorong mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik melalui aksi, tetapi ikut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial dengan menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat.
Ia membuka ruang komunikasi agar mahasiswa dapat melaporkan persoalan yang membutuhkan respons cepat pemerintah, termasuk gejolak harga komoditas dan berbagai permasalahan sosial lainnya.
“Coba sampaikan kepada kita apa pun permasalahan yang ananda dapati di tengah masyarakat. Insya Allah akan kita bantu selesaikan bersama-sama,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan mahasiswa bukan semata sebagai kelompok yang melakukan kontrol terhadap kebijakan, tetapi juga sebagai mitra kritis dalam mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat.
BEM SI Soroti Bencana hingga PETI
Sementara itu, Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar, Nova Ramadhani, menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.
Isu pendidikan dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menjadi salah satu pembahasan. Mahasiswa juga menyoroti persoalan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumbar.
BEM SI mendorong Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal, termasuk pihak balai, dalam menghadapi ancaman bencana serta mempercepat proses mitigasi dan pemulihan kawasan terdampak.
Kekhawatiran terutama dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai karena potensi hujan berintensitas tinggi dapat kembali meningkatkan risiko banjir maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
Persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga menjadi perhatian mahasiswa. BEM SI meminta aktivitas tersebut dikaji dan ditangani secara serius, terutama karena berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Kondisi kualitas air Sungai Batanghari di wilayah Dharmasraya turut disinggung mahasiswa sebagai persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian dan langkah penanganan.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dugaan keterkaitan persoalan distribusi solar dengan aktivitas PETI disampaikan sebagai hal yang perlu dikaji lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Mahasiswa meminta pengawasan terhadap penyedia makanan diperkuat sehingga kualitas, keamanan dan pelaksanaan program benar-benar sesuai ketentuan serta memberikan manfaat kepada masyarakat sasaran.
Mahasiswa Minta Tindak Lanjut Terukur
Bagi BEM SI Sumbar, dialog tersebut dinilai penting, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh tindak lanjut setelah pertemuan.
Nova menegaskan mahasiswa tidak hanya membutuhkan jawaban atau penjelasan pemerintah, tetapi juga menginginkan langkah nyata terhadap persoalan yang telah disampaikan.
“Kami tidak hanya meminta tanggapan saja, tapi kami meminta bentuk konkret, langkah konkret yang dilakukan oleh Pemprov,” tegas Nova.
Dialog antara Pemprov Sumbar dan BEM SI tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kanal komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan kelompok mahasiswa. Kritik yang sebelumnya disampaikan melalui demonstrasi kini dipertemukan dengan penjelasan dari OPD terkait dalam satu forum.
Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil dialog tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Aspirasi mengenai pendidikan, lingkungan, bencana, distribusi energi, pertanian hingga pengawasan program pemerintah membutuhkan tindak lanjut yang terukur, transparan dan dapat dipantau publik.
Dengan demikian, ruang dialog yang telah dibuka Pemprov Sumbar dapat berkembang menjadi mekanisme komunikasi publik yang berkelanjutan—tempat pemerintah menjelaskan kebijakan, sementara mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, konstruktif dan berbasis kepentingan masyarakat.
(Sb/MP)
