 |
| Pembangunan dan pengembangan sistem drainase Jalan M. Hatta, diharapkan mampu memperkuat sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan yang selama ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat. |
Padang, MP----- Pembangunan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai di kawasan Jalan M. Hatta, Kecamatan Pauh, Kota Padang, tengah dikerjakan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Proyek senilai Rp4.577.252.338 tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan yang selama ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan dengan nama “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota” itu dilaksanakan berdasarkan Kontrak Nomor 68/Kont-SDA/TKD-DAU/PUPR/2026, tertanggal 27 Juli 2026, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender. Pekerjaan dipercayakan kepada CV Levia Cipta Konstruksi, sementara konsultan pengawasnya adalah CV Duta Graha Consultant.
Pantauan wartawan di lapangan, Selasa (6/10/2026), menunjukkan aktivitas pekerjaan masih berlangsung di sejumlah titik. Pelaksana Lapangan CV Levia Cipta Konstruksi, Jondri Sandra, mengatakan pekerjaan secara umum berjalan sesuai ketentuan.
“Saya bisa menyampaikan secara umum, proses pekerjaan masih sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurut Jondri, pekerjaan saluran tersebut memiliki panjang sekitar dua kilometer, mulai dari titik di bawah Kantor Polsek Pauh hingga kawasan Simpang Parak. Pelaksanaan proyek yang bersinggungan langsung dengan lingkungan permukiman dan aktivitas warga tersebut membuat aspek teknis maupun dampak sosial menjadi perhatian.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Padang, Well Of Sanora, ST., MT., menegaskan penggunaan material dan mutu pekerjaan menjadi dua aspek yang harus diperhatikan kontraktor bersama konsultan pengawas.
“Dua hal tersebut menjadi perhatian kita, dan kita minta kontraktor dengan konsultan pengawas melaksanakan pekerjaannya dengan baik,” katanya.
Penegasan tersebut menjadi penting karena fungsi drainase bukan sekadar membangun saluran baru, melainkan memastikan sistem mampu mengalirkan limpasan air menuju badan sungai secara efektif dan aman. Terlebih, kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi dapat meningkatkan beban sistem drainase perkotaan.
Namun, proses pembangunan di lapangan juga bersinggungan dengan kepentingan warga. Irwan Suandi, salah seorang warga setempat, menyampaikan keluhan terkait pagar rumahnya yang rusak akibat aktivitas alat berat.
“Saya minta pagar yang rusak diperbaiki kembali. Kemudian berharap pekerjaan cepat selesai dan kami berdagang tidak lama terganggu,” pintanya.
Keluhan tersebut diterima Jondri Sandra. Ia menyatakan pihaknya akan menampung dan meneruskan persoalan tersebut kepada pihak PUPR.
“Pagar yang rusak akan diperbaiki kembali. Tetapi pagar yang masuk areal pekerjaan tidak ada perbaikan atau pergantian. Namun hal itu tetap saya tampung dan diteruskan kepada pihak PU,” jelasnya.
Persoalan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan infrastruktur dengan anggaran miliaran rupiah tidak hanya berbicara mengenai target fisik. Selama pekerjaan berlangsung, masyarakat di sekitar lokasi juga membutuhkan kepastian akses, keamanan, kenyamanan serta perlindungan terhadap aset mereka.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, ST., M.Si., diharapkan memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis dan ketentuan pengawasan, sekaligus memperhatikan dampak pekerjaan terhadap masyarakat sekitar.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Padang Fadly Amran yang mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mengutamakan kualitas.
“Jangan hanya mengejar pekerjaan cepat selesai, tapi mutu harus menjadi perhatian,” tegas Fadly dalam rapat bersama OPD Kota Padang.
Dengan nilai pekerjaan mencapai Rp4,57 miliar, proyek drainase Jalan M. Hatta diharapkan tidak berhenti pada selesainya pekerjaan secara administratif. Masyarakat tentu menunggu hasil nyata berupa saluran yang berfungsi optimal, konstruksi yang berkualitas serta mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Di sisi lain, keluhan warga mengenai kerusakan pagar dan gangguan terhadap aktivitas usaha menjadi catatan yang perlu diselesaikan secara proporsional. Komunikasi terbuka antara kontraktor, pengawas, pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan warga.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek tersebut akan dinilai bukan hanya dari apakah pekerjaan selesai tepat waktu, tetapi dari seberapa efektif saluran mampu mengendalikan aliran air, seberapa baik kualitas konstruksinya, dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat Pauh.
(MP)
