Pekanbaru, MP----- Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, menyampaikan sikap resmi FDI atas aksi damai "Riau Menggugat" di gerbang PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).
FDI menyatakan dukungan moral terhadap aksi tersebut dan meminta kepada semua pihak untuk menyelesaikan lima tuntutan rakyat Riau melalui dialog yang bermartabat, berbasis data, dan konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Nof Hendra dalam keterangan tertulis kepada media di Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
"Riau Menggugat bukan gerakan melawan negara. Ini adalah suara rakyat daerah penghasil yang menuntut keadilan fiskal dan keadilan atas tanahnya sendiri. Aspirasi ini sah, konstitusional, dan wajib didengar," ungkap Nof Hendra.
FDI Mendukung Lima Tuntutan Rakyat Riau:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 70 persen untuk Riau.
2. DBH Sawit 70 persen untuk Riau.
3. Pengembalian hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.
4. Realisasi kebun plasma 20 persen bagi masyarakat tempatan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
5. Penyerapan tenaga kerja lokal 60 persen sesuai Peraturan Daerah (Perda).
Menurut FDI, lima tuntutan tersebut rasional dan harus dibahas dalam forum resmi antara Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Pemerintah Provinsi Riau, bukan hanya dijawab dengan pengamanan.
Kepada Pemerintah Pusat, FDI meminta agar tuntutan ini tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai koreksi atas ketimpangan fiskal yang sudah lama dirasakan daerah penghasil.
"Riau puluhan tahun menjadi lumbung energi dan sawit nasional. Wajar jika rakyat bertanya, mengapa pembangunan, pendidikan, dan kesehatan belum sebanding dengan kontribusinya," tegas Nof Hendra.
FDI mendesak Pemerintah Pusat untuk:
- Membuka dialog resmi membahas revisi skema DBH Migas dan DBH Sawit secara terbuka.
- Mengevaluasi skema Participating Interest (PI) atau hak partisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja migas sebesar 10 persen agar memberi manfaat nyata bagi daerah.
- Meninjau ulang penertiban kawasan hutan agar tidak mengorbankan hak masyarakat adat yang dapat dibuktikan secara hukum.
Kepada Pemerintah Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, FDI meminta agar tidak menjadi penonton. FDI mengusulkan pembentukan Tim Perjuangan DBH Riau yang melibatkan akademisi, tokoh adat, masyarakat sipil, dan buruh untuk menyusun naskah akademik dan proposal resmi ke Jakarta.
"Kita tidak boleh hanya berteriak di jalan. Kita harus membawa dokumen, data, dan argumen hukum yang kuat ke Jakarta," kata Nof Hendra.
Kepada PHR dan Perusahaan Perkebunan, FDI meminta agar menghormati aspirasi masyarakat, merealisasikan plasma 20 persen secara transparan dan dapat diaudit publik, serta mematuhi Perda tenaga kerja lokal 60 persen dengan rekrutmen terbuka dan memprioritaskan putra-putri daerah yang memenuhi kualifikasi.
Kepada Aparat Keamanan, FDI mengapresiasi pengawalan aksi yang humanis dan meminta pengawalan selanjutnya tetap persuasif dan melindungi hak menyampaikan pendapat.
FDI menegaskan penyelesaian persoalan Riau harus melalui tiga jalan: dialog, data, dan keadilan.
"Riau tidak meminta belas kasihan. Riau meminta keadilan. Jika keadilan ditegakkan, Riau akan semakin kuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Nof Hendra.
(MP)
