 |
| Zulkifli Hasan bersama Mahyeldi dan Maigus Nasir saat meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Koto Tangah, Padang. |
Padang, MP----- Penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Upaya tersebut terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, ke Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/11/2026).
 |
| Kebersamaan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumbar, dan Pemko Padang dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui koperasi. |
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meninjau kesiapan bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga siap menjalankan kegiatan usaha yang produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat kesiapan operasional koperasi, terutama memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan produk bersubsidi agar dapat diakses masyarakat melalui koperasi.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih harus mampu memperkuat sistem distribusi pangan, mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, sekaligus menjadi instrumen penggerak ekonomi di tingkat kelurahan dan desa.
Koperasi diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya tidak berhenti pada pembangunan gedung, melainkan benar-benar dirasakan oleh anggota dan masyarakat sekitarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mahyeldi, program penguatan koperasi perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan bahan pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui koperasi merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah, sekaligus memperpendek jalur distribusi barang kebutuhan pokok.
Di tingkat kota, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyambut baik pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Maigus, Pemerintah Kota Padang mendorong agar koperasi tersebut dapat dikelola secara optimal, memiliki kegiatan usaha yang jelas, serta mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.
Kehadiran koperasi diharapkan membuka peluang ekonomi baru, memperkuat perputaran usaha lokal, dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah.
Diperkuat Program Ketahanan Pangan
Rangkaian kunjungan kerja Zulkifli Hasan di Kota Padang juga diisi dengan penyerahan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Kantor Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah.
Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan nasional hingga Desember 2026. Bantuan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima disalurkan secara rapel untuk periode Oktober hingga Desember, masing-masing sebanyak 30 kilogram beras.
Di Kota Padang, program tersebut menyasar 74.716 penerima manfaat dengan total alokasi mencapai 2.241.480 kilogram beras. Khusus Kelurahan Lubuk Buaya, bantuan dialokasikan untuk 1.132 penerima dengan jumlah 33,96 ton.
Zulkifli Hasan menjelaskan, perpanjangan bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di tengah dinamika perubahan musim. Selain bantuan gratis bagi kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria, pemerintah juga menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi untuk masyarakat umum.
Maigus Nasir menambahkan, Pemko Padang menerapkan sistem Perlindungan Sosial Kementerian Sosial RI untuk membantu memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Pengawasan dari Bulog dan dukungan berbagai pihak juga diperlukan agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Koperasi Harus Hadirkan Manfaat Nyata
Kunjungan Menko Pangan bersama Gubernur Sumbar dan Wakil Wali Kota Padang tersebut memperlihatkan pentingnya keterpaduan program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bantuan pangan menjadi langkah untuk menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Sementara itu, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi fondasi penguatan ekonomi lokal dalam jangka panjang.
Tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi memiliki manajemen yang sehat, sumber daya manusia yang kompeten, jaringan distribusi yang kuat, serta unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan pengelolaan yang profesional dan pengawasan berkelanjutan, Koperasi Merah Putih diharapkan tumbuh menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang mandiri, mampu memperkuat rantai pasok pangan, serta membuka kesempatan usaha bagi masyarakat.
Sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang menjadi modal penting agar program tersebut tidak sekadar menjadi agenda pembangunan kelembagaan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan ekonomi yang dirasakan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
(Pd - MP)
