 |
| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas penguatan sinergi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025). |
Jakarta, MP----- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait penguatan sinergi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sigit.
Kapolri menjelaskan, meski Indonesia telah memasuki musim hujan sejak September hingga November 2025, potensi karhutla masih perlu diwaspadai di beberapa wilayah. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, dimulai dari wilayah barat dan bergerak ke timur Indonesia.
“BMKG juga menyampaikan, masih terjadi panas ekstrem di sejumlah wilayah seperti Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” kata Sigit.
Berdasarkan hasil monitoring titik panas (hotspot) periode Januari hingga 22 Oktober 2025, tercatat 2.517 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Angka ini menurun 833 titik atau sekitar 24,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Titik hotspot tertinggi tercatat di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
“Kondisi ini dipicu rendahnya curah hujan, cuaca kering, serta angin kencang yang mempercepat penyebaran api, ditambah karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar,” jelasnya.
Sigit menegaskan, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, terus mengoptimalkan langkah mitigasi karhutla. Sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli, serta membangun 4.032 embung atau kanal dan 1.457 menara pantau di wilayah rawan kebakaran.
“Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Langkah tersebut meliputi peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu, serta penerapan early warning system melalui aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan aplikasi lintas instansi seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK).
Selain itu, dilakukan patroli darat dan udara terpadu bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api untuk memantau dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Apabila ditemukan kebakaran, petugas segera melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
Dari sisi penegakan hukum, Sigit menegaskan Polri bertindak tegas dan profesional. Sejak Januari hingga 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dan menetapkan 83 tersangka perorangan.
“Modus yang digunakan pelaku umumnya adalah pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, terutama perkebunan. Saya mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan itu tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan banyak orang,” tutup Sigit. (*)
