 |
| Kondisi pagar SMP IT Al-Furqon Sikapak yang menjadi bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 menuai sorotan terkait dugaan kualitas pekerjaan dan pengawasan teknis. |
Pariaman, MP — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kota Pariaman kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan, pengawasan teknis, serta efektivitas pelaksanaan swakelola yang diterapkan dalam proyek tersebut.
 |
| Sejumlah bagian kolom dan slof pagar di SMP IT Al-Furqon Sikapak terlihat berongga dan berpori, memunculkan pertanyaan mengenai mutu konstruksi pekerjaan. |
Sorotan terbaru mengarah ke pekerjaan revitalisasi di SMP IT Al-Furqon Sikapak. Dari hasil pemantauan di lokasi pada Jumat (12/6/2026), ditemukan sejumlah indikasi kelemahan teknis pada pembangunan pagar sekolah yang dikerjakan melalui mekanisme swakelola di bawah tanggung jawab satuan pendidikan.
Pada beberapa bagian pagar terlihat beton yang membungkus tiang praktis, slof atas, dan slof bawah mengalami pori-pori dan rongga. Kondisi tersebut memunculkan dugaan mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Selain itu, susunan begel pada beberapa titik terlihat kurang rapi dan tidak tertutup sempurna oleh beton.
Praktisi konstruksi yang enggan disebutkan namanya menilai kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena dapat berdampak terhadap kekuatan dan umur bangunan.
"Jika benar terjadi beton berongga atau honeycomb, maka harus dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Jangan sampai struktur yang dibangun dengan dana negara justru mengalami penurunan kualitas sejak awal pengerjaan," ujarnya.
Di lokasi yang sama, sejumlah pekerja terlihat menghentikan aktivitas karena material utama berupa semen dilaporkan habis. Para pekerja mengaku pekerjaan terpaksa tertunda sambil menunggu pasokan material.
"Kami tidak bisa bekerja karena semen habis. Jadi sementara menunggu material datang," kata salah seorang pekerja.
Ketika ditanya mengenai kondisi beton yang dinilai janggal, beberapa pekerja menyebut pekerjaan tersebut merupakan hasil pengerjaan tenaga sebelumnya.
"Itu pekerjaan tukang yang lama. Kami hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah ada," ujar pekerja lainnya.
Selain persoalan kualitas fisik bangunan, tim media juga tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi saat melakukan pemantauan. Padahal keberadaan papan proyek merupakan bagian penting dari transparansi penggunaan anggaran publik.
Tidak terlihat pula pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan seperti pengawas, perencana maupun fasilitator saat kunjungan dilakukan.
Temuan di SMP IT Al-Furqon ini sekaligus menambah daftar panjang persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Pariaman. Sebelumnya, kejanggalan fisik pekerjaan juga ditemukan pada proyek revitalisasi di SDN 02 Karan Aur dan SMP Negeri 9 Kota Pariaman.
Munculnya temuan serupa di beberapa sekolah memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap buruknya manajemen swakelola yang diterapkan dalam sejumlah proyek revitalisasi tersebut. Minimnya pengawasan teknis, lemahnya pengendalian mutu pekerjaan, hingga munculnya dugaan cacat fisik bangunan dinilai menjadi persoalan yang harus segera dievaluasi.
Pengamat pembangunan daerah menilai pola temuan yang berulang tidak dapat dipandang sebagai kasus terpisah.
"Jika persoalan yang hampir sama muncul di beberapa sekolah, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya pekerjaan fisiknya, tetapi juga sistem pengawasan, pendampingan teknis, serta tata kelola swakelola secara keseluruhan. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya kontrol kualitas," ujarnya.
Kepala SMP IT Al-Furqon, Miftahul Khairiyah, S.Pd, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa urusan teknis campuran beton sepenuhnya menjadi kewenangan tenaga teknis di lapangan.
"Terkait pengadukan dan campuran semen itu yang lebih memahami adalah tukang, pengawas, dan fasilitator. Nanti akan kami sampaikan kepada perencana dan pengawas agar kualitas pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya," katanya.
Ia mengakui pihak sekolah tidak memahami secara rinci aspek teknis konstruksi.
"Mungkin ada kekurangan dalam proses pengadukan atau hal lainnya. Kalau saya sendiri tidak memahami teknis tersebut. Yang mengetahui adalah tukang, pengawas, dan perencana," ujarnya.
Menurutnya, pekerjaan revitalisasi yang sedang berjalan meliputi pembangunan laboratorium, pembangunan pagar, drainase, dan rehabilitasi ruang administrasi sekolah.
Terkait minimnya kehadiran tenaga pengawas di lapangan, Miftahul menyebut perencana, pengawas, dan fasilitator tidak selalu hadir setiap hari.
"Soal perencana, pengawas, dan fasilitator datang setiap hari mungkin memang tidak," katanya.
Sementara mengenai papan proyek yang tidak ditemukan di lokasi, ia menyatakan papan tersebut sebelumnya ada namun dilepas sementara saat pekerjaan pagar berlangsung.
"Plangnya ada. Kemarin saat pengerjaan pagar kami copot sementara. Insya Allah akan dipasang kembali dan kami minta bantuan tukang untuk memasangnya," ujarnya.
Berbagai kalangan masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap temuan-temuan yang muncul dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut. Sebab program yang menelan anggaran besar dari APBN itu sejatinya ditujukan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan memadai.
Tokoh masyarakat Pariaman, Syafrizal, menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara harus diwujudkan dalam bangunan yang berkualitas dan aman bagi peserta didik.
"Anggaran revitalisasi sekolah ini berasal dari uang rakyat. Karena itu kualitas pekerjaan tidak boleh ditawar. Kalau ada dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, harus segera diperiksa dan diperbaiki sebelum proyek dinyatakan selesai," tegasnya.
Ketua organisasi kepemudaan setempat, Rudi Saputra, meminta seluruh pihak yang terlibat mengedepankan profesionalisme dan transparansi.
"Program ini sangat baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun manfaatnya hanya akan dirasakan jika pelaksanaan pekerjaan sesuai aturan, terbuka, dan diawasi secara ketat. Jangan sampai muncul kesan asal jadi," katanya.
Seorang wali murid juga berharap fasilitas sekolah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
"Kami ingin anak-anak belajar di lingkungan yang nyaman dan aman. Kalau ada temuan yang berpotensi memengaruhi mutu bangunan, lebih baik ditinjau ulang sekarang daripada menimbulkan masalah di kemudian hari," ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta kementerian terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek revitalisasi yang sedang berjalan di Kota Pariaman. Pemeriksaan kualitas fisik bangunan, verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis, hingga audit terhadap pelaksanaan swakelola dinilai penting dilakukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar menghasilkan sarana pendidikan yang berkualitas dan berumur panjang.
"Jangan menunggu bangunan rusak atau bermasalah setelah diserahterimakan. Jika ada indikasi pekerjaan yang berpotensi memengaruhi mutu dan keselamatan bangunan, harus segera ditinjau ulang, diperbaiki, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Program revitalisasi ini menyangkut masa depan pendidikan dan keselamatan anak-anak sekolah," kata seorang tokoh masyarakat.
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya harus berlangsung sesuai spesifikasi teknis, transparan, akuntabel, serta mendapat pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat luas.
(Rajo.A/MP)
