 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memimpin FGD penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025). |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana tingkat provinsi dan beralih ke fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pada tahap ini pemerintah memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat terdampak.
Pemenuhan layanan dasar tersebut mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara, sebelum memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini menjadi kunci agar rehabilitasi dan rekonstruksi bisa langsung berjalan pada awal 2026,” tegas Mahyeldi.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, yang dihadiri Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).
FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh para Bupati dan Wali Kota dari daerah terdampak, sekaligus menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatera Barat.
Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memperkuat trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, serta komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.
“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi menolong sesama. Inilah wujud nyata nilai gotong royong dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat kita,” ujarnya.
Mahyeldi meminta seluruh Bupati dan Wali Kota memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan pemulihan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan tahapan krusial untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga kini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang menjalani proses pengujian lanjutan di Jakarta.
“Proses pencarian dan identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan bekerja semaksimal mungkin,” katanya.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, korban meninggal dunia tercatat 260 orang, 72 orang dinyatakan hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Sementara jumlah total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
(Red/mp)
