 |
| Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas penguatan koordinasi Angkutan Lebaran 2026 di Jakarta. |
Jakarta, MP----- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada awal pekan ini guna mematangkan koordinasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026. Pertemuan strategis tersebut menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan arus mudik dan balik berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Dalam pembahasan, kedua menteri menyoroti sejumlah titik krusial yang menjadi perhatian setiap tahun, mulai dari potensi kemacetan di jalur nasional dan provinsi, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, hingga keberadaan pasar tumpah dan perlintasan sebidang yang kerap memicu perlambatan arus kendaraan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, keberhasilan Angkutan Lebaran tidak hanya bertumpu pada kesiapan sarana dan prasarana transportasi, tetapi juga pada soliditas koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah memiliki peran sangat strategis karena mereka yang paling memahami karakteristik wilayahnya. Dukungan aktif pemda dalam pengaturan lalu lintas, penanganan titik rawan kecelakaan, hingga pengawasan perlintasan sebidang menjadi kunci agar arus mudik berjalan selamat dan terkendali,” tegas Dudy.
Menurutnya, Kementerian Perhubungan akan memperkuat sinergi dengan dinas perhubungan, kepolisian daerah, serta instansi terkait untuk memastikan rekayasa lalu lintas dan manajemen transportasi berjalan efektif sejak H-10 hingga arus balik Lebaran.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan komitmen pihaknya untuk menginstruksikan seluruh kepala daerah agar terlibat aktif dan responsif dalam mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
“Kami akan memastikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengambil langkah konkret di wilayahnya masing - masing. Mulai dari penertiban pasar tumpah, optimalisasi posko terpadu, hingga pengendalian lalu lintas di kawasan padat. Koordinasi pusat dan daerah harus solid, tidak boleh ada ego sektoral,” ujar Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran daerah serta optimalisasi sumber daya manusia di lapangan agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi lebih dini.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menjadikan Angkutan Lebaran 2026 tidak sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Dengan koordinasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah, masyarakat diharapkan dapat merasakan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan minim hambatan.
(Red/Jkt)
