 |
| Kondisi badan jalan nasional di wilayah PPK 2.4 terlihat retak dan tergenang air akibat drainase tidak berfungsi optimal |
Padang, MP----- Sorotan publik terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Sumatera Barat, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST, kian menguat. Sejumlah temuan lapangan hingga insiden kecelakaan lalu lintas diduga menjadi indikator lemahnya pengawasan dan pemeliharaan pada ruas jalan nasional yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 |
| Diduga akibat bahu jalan rusak terkikis air, mengakibatkan truk pengangkut semen yang melintas terbalik hingga masuk ke sungai dan merusak pagar rumah warga. |
Investigasi di lapangan mengungkap, kondisi jalan di beberapa titik pada ruas Kambang - Indrapura -Tapan hingga perbatasan Jambi dan Bengkulu menunjukkan kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Retakan aspal, genangan air di badan jalan, hingga sistem drainase yang tidak berfungsi optimal menjadi temuan yang mencolok.
Puncaknya, pada Jumat malam, 27 Februari 2026 sekitar pukul 22.30 WIB, akibat jalan rusak sebuah truk pengangkut semen dilaporkan terbalik hingga masuk ke aliran sungai. Insiden itu juga menyebabkan pagar rumah warga rusak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini mempertegas risiko keselamatan yang mengintai pengguna jalan.
Namun, respons pihak terkait justru memunculkan tanda tanya. Saat dikonfirmasi pada Rabu (8/4/2026), PPK 2.4, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST, mengaku belum menerima laporan atas kejadian tersebut.
“Tidak ada masuk laporan ke saya, jadi saya belum mengetahui kejadian ini. Nanti saya minta tim lapangan untuk melakukan pengecekan,” ujarnya.
Pernyataan itu memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas sistem pelaporan dan pengawasan di lapangan, mengingat insiden tersebut telah terjadi hampir satu bulan sebelumnya.
Selain faktor kecelakaan, persoalan drainase juga menjadi temuan krusial, Rabu (8/4/2026). Sejumlah saluran air tampak tersumbat oleh rumput liar dan sedimentasi. Akibatnya, air meluber ke badan jalan dan menggenangi permukaan aspal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mempercepat kerusakan struktur jalan.
Menanggapi hal itu, Gina menyebut pembersihan drainase telah dilakukan sebelum Lebaran.
“Saluran drainase itu memang sudah dibersihkan sebelum Lebaran. Tapi rumput tidak bisa kita cegah untuk tidak tumbuh. Pemeliharaan itu sifatnya periodik, bisa satu bulan atau dua bulan tergantung kondisi. Pasti ada pembabatan rutin,” jelasnya.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Minimnya perawatan berkala memunculkan dugaan bahwa pemeliharaan belum berjalan optimal.
Di sisi lain, pekerjaan preservasi jalan dengan nilai kontrak Rp5,82 miliar yang dikerjakan oleh PT Anatama Konstruksi Utama juga tak luput dari sorotan. Paket pekerjaan yang meliputi holding, pemeliharaan rutin, rehabilitasi minor jalan, hingga penanganan drainase dipertanyakan kualitas dan pengawasannya. Ketika dikonfirmasi pada Rabu 15 April 2026, PPK 2.4, Gina Lamria Indriati Tampubolon, ST, belum memberi respon. Hingga berita ini diturunkan, Gina belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait komitmennya terhadap mutu pekerjaan tersebut.
Kritik tajam datang dari Ketua Umum Barisan Relawan Prabowo - Gibran 08 (Bara Progrib 08), Nusirwan Chaniago, SE., SH. Ia menilai kecelakaan yang berulang di ruas tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius yang belum tertangani secara menyeluruh.
“Kecelakaan di ruas jalan nasional wilayah PPK 2.4 ini sudah berulang. Artinya ada persoalan serius yang tidak ditangani secara maksimal. Karakter jalan yang berbelok, mendaki, dan menurun membutuhkan perhatian ekstra. Jangan tunggu ada korban baru dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Menurut Nusirwan, penanganan yang selama ini dilakukan terkesan reaktif dan belum menyentuh akar masalah.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari potensi bahaya. Perlu langkah preventif dan pengawasan yang benar-benar berjalan,” ujarnya.
Ia juga mendesak perhatian langsung dari Menteri Pekerjaan Umum agar pengawasan tidak hanya berbasis laporan administratif.
“Kami minta Menteri PU turun tangan. Harus ada pengawasan nyata di lapangan agar program Presiden benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Nusirwan menyoroti lemahnya sistem pengawasan setelah PPK mengaku tidak mengetahui insiden kecelakaan yang telah terjadi.
“Ini menjadi pertanyaan publik. Bagaimana sistem pengawasan berjalan jika kejadian besar tidak terdeteksi? Ini perlu evaluasi serius,” ucapnya.
Meski demikian, ia tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak terkait.
“Kami tidak menghakimi, tapi fakta di lapangan harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Secara teknis, persoalan drainase dinilai menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Saluran air yang tidak berfungsi akan mempercepat degradasi jalan, sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
“Air adalah musuh utama jalan. Kalau drainase tidak berfungsi, jalan akan cepat rusak. Ini soal pemeliharaan yang harus dilakukan secara rutin dan serius,” tegas Nusirwan.
Ia mengingatkan, jalan nasional merupakan urat nadi ekonomi yang menopang distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kerusakan jalan bukan hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan menghambat aktivitas ekonomi.
Di akhir pernyataannya, Nusirwan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran teknis, mulai dari PPK, Satker hingga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
“Harus ada langkah konkret dan terukur. Evaluasi dilakukan secara objektif dan profesional. Jika ada yang tidak maksimal, segera diperbaiki. Ini demi keselamatan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Hingga kini, publik menunggu langkah nyata dan transparansi dari pihak terkait. Di tengah meningkatnya mobilitas dan ketergantungan terhadap infrastruktur jalan nasional, kelalaian sekecil apa pun berpotensi berujung pada risiko besar bagi keselamatan masyarakat.
(Red/Rj)
