Padang, MP----- Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab–rekon) sungai pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah kini berada dalam sorotan publik. Sejumlah temuan lapangan menunjukkan indikasi penyimpangan teknis dan dugaan permainan volume pekerjaan pada proyek yang dikerjakan oleh BUMN PT Nindya Karya tersebut.
Temuan tersebut tidak hanya ramai diberitakan media, tetapi juga memicu perhatian dari Lembaga Reclasering Indonesia (LRI) yang selama ini aktif mengawal dugaan pelanggaran hukum dalam proyek - proyek infrastruktur pemerintah.
Struktur Beronjong Mulai Rusak Saat Proyek Masih Berjalan
Investigasi di beberapa titik pekerjaan memperlihatkan kondisi bangunan penahan tebing sungai berbahan kawat beronjong (gabion) yang telah mengalami kerusakan meskipun proyek masih dalam tahap pelaksanaan. Di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kota Padang, susunan beronjong tampak bergeser dan tidak lagi sejajar. Sejumlah kawat bahkan ditemukan putus, sementara ikatan antar blok terlihat longgar, bahkan ada yang tidak diikat.
Di lokasi lain, tepatnya di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, sebagian struktur beronjong dilaporkan nyaris ambrol ke badan sungai. Batu pengisi dalam keranjang kawat juga terlihat keluar dan berserakan di aliran sungai.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem penguncian antar unit beronjong tidak terpasang secara maksimal. Secara teknis, dalam standar konstruksi pengamanan tebing, setiap unit beronjong harus diikat kuat menggunakan kawat pengikat dan disusun dengan pola saling mengunci untuk menahan gaya dorong arus dan tekanan tanah.
Dugaan Material Tidak Sesuai Spesifikasi
Selain persoalan pemasangan, dugaan lain mengarah pada ketidaksesuaian ukuran batu pengisi beronjong. Dari hasil pengamatan di lapangan, ukuran batu yang digunakan dinilai lebih kecil dari diameter lubang kawat. Akibatnya, ketika debit air meningkat, batu - batu tersebut mudah terlepas dari keranjang kawat.
Dalam praktik teknik sipil, spesifikasi batu pengisi beronjong umumnya mengacu pada ukuran minimal 1,5 hingga 2 kali diameter bukaan kawat. Ketidak sesuaian ukuran material ini berpotensi menurunkan stabilitas struktur, mempercepat degradasi, dan mengurangi umur layanan bangunan.
Proyek Rehabilitasi Pascabanjir Bandang 2025
Proyek rehab - rekon sungai ini merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir November 2025. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran besar untuk menata ulang sungai, memperkuat tebing, dan mengurangi risiko bencana susulan.
Namun, fakta bahwa kerusakan sudah terjadi saat pekerjaan belum selesai menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan mutu, pengendalian kualitas (quality control), dan penerapan standar teknis di lapangan.
LRI Minta Audit Teknis dan Hukum Menyeluruh
Perwakilan LRI, juga aktivis antikorupsi di Sumatera Barat, Bader Syamsu, menilai kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai kerusakan biasa. Ia menyebut adanya potensi kerugian negara apabila dugaan penyimpangan teknis dan volume pekerjaan benar terjadi.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apalagi terjadi dalam masa proses pengerjaan. Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan kroscek mendalam agar proyek ratusan miliar ini tidak merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.
LRI mendesak dilakukan audit teknis independen terhadap kualitas pekerjaan, termasuk pengujian material, metode pemasangan, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak.
Potensi Pelanggaran Kontrak dan Hukum
Dalam perspektif hukum konstruksi, dugaan penggunaan material tidak sesuai spesifikasi dan pemasangan yang tidak memenuhi standar berpotensi melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait kewajiban penyedia jasa untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
Jika terbukti terjadi manipulasi volume pekerjaan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi kontraktual hingga berpotensi masuk ranah pidana, terutama jika menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi.
Risiko Teknis dan Ancaman Keselamatan Publik
Bangunan beronjong yang tidak stabil tidak hanya berisiko rusak, tetapi juga dapat mempercepat erosi tebing sungai. Dalam kondisi debit tinggi, struktur yang longgar berpotensi runtuh dan terbawa arus, memperbesar risiko banjir dan kerusakan infrastruktur di hilir.
Ironisnya, proyek yang dirancang untuk mengurangi dampak bencana justru berpotensi menjadi sumber bahaya baru apabila kualitas pelaksanaannya tidak memenuhi standar teknis.
Desakan Transparansi dari Publik
Seiring meningkatnya sorotan publik dan media, pemerintah pusat serta instansi teknis terkait didesak untuk membuka dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta hasil pengawasan lapangan. Transparansi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa dana publik yang digelontorkan benar - benar menghasilkan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana dari PT Nindya Karya belum memberikan klarifikasi resmi.
Pejabat lapangan yang disebut berwenang dari perusahaan tersebut, Hudi, telah dihubungi oleh jurnalis pada Kamis (12/3) untuk dimintai tanggapan terkait kondisi pekerjaan di lapangan. Namun upaya konfirmasi melalui pesan tertulis maupun panggilan telepon belum mendapat respons.
Namun tekanan publik dan desakan lembaga pengawas sipil diperkirakan akan mendorong dilakukannya investigasi lebih lanjut, baik secara administratif, teknis, maupun hukum.
Proyek rehabilitasi sungai yang semestinya menjadi simbol pemulihan pascabencana kini justru berubah menjadi ujian integritas pelaksanaan proyek infrastruktur di Sumatera Barat. Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, kasus ini berpotensi menjadi salah satu contoh penting bagaimana lemahnya pengawasan dapat berujung pada kerugian negara sekaligus ancaman keselamatan masyarakat.
(Rj/red)
