 |
| Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan arahan percepatan pemulihan bencana di Sumatera. |
Jakarta, MP----- Pemerintah pusat terus mempercepat upaya pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera melalui penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah (Pemda). Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak parah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa sinergi lintas daerah menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan sumber daya di wilayah yang mengalami kerusakan berat.
“Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah yang relatif tidak terdampak untuk membantu daerah tetangga yang mengalami kerusakan parah. Ini bentuk solidaritas antardaerah dalam menghadapi bencana,” ujar Tito, Rabu (25/3).
Sejauh ini, tiga daerah di Sumatera Utara telah menyatakan komitmennya untuk membantu wilayah terdampak, yakni Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar.
Inisiatif kolaboratif tersebut muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana sebesar Rp10,6 triliun dari Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggaran ini selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung bencana.
Menurut Tito, kebijakan ini membuka ruang bagi daerah yang relatif aman untuk berkontribusi melalui skema hibah kepada wilayah yang membutuhkan. Ia mencontohkan daerah dengan tingkat kerusakan tinggi seperti Aceh Tamiang yang membutuhkan dukungan tambahan karena keterbatasan anggaran.
“Daerah yang tidak terlalu terdampak tetapi menerima alokasi anggaran diharapkan dapat berbagi melalui hibah. Ini penting untuk memperkuat kapasitas daerah yang mengalami kerusakan berat,” tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah memperkirakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan. Fokus utama pembangunan meliputi penyediaan hunian tetap (huntap), pembangunan infrastruktur permanen seperti jalan dan jembatan yang saat ini masih bersifat darurat, serta pemulihan fasilitas layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah berharap, dengan kolaborasi yang solid antar daerah serta dukungan anggaran yang memadai, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh wilayah terdampak.
(Red/jkt)
