 |
| Gedung Merah Putih, KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. |
Jakarta, MP----- Massa yang mengatasnamakan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Senin (6/4/2026). Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam rencana impor 105.000 mobil pikap dari India yang disebut akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih.
Dalam aksi tersebut, massa juga mendorong keterlibatan lembaga lain. Mereka meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Panitia Khusus (Pansus) serta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek berskala besar tersebut.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta membakar spanduk dan melemparkan botol berisi cat merah ke area depan gedung KPK sebagai bentuk protes simbolik. Koordinator aksi, Adib Alwi, menyebut langkah itu sebagai bentuk tekanan moral agar aparat penegak hukum segera bertindak.
“Aksi ini merupakan simbol agar KPK berani menyelidiki dugaan korupsi dalam impor 105.000 mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara,” ujar Adib di lokasi.
Ia menilai rencana impor tersebut memunculkan lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban. Menurutnya, aspek transparansi, urgensi kebutuhan, hingga potensi kerugian negara masih belum dijelaskan secara utuh kepada publik.
“Ini bukan sekadar soal logistik. Ini menyangkut penggunaan anggaran negara, arah industrialisasi nasional, dan keberpihakan pemerintah. Mengapa impor, bukan produksi dalam negeri? Siapa yang diuntungkan?” katanya.
Selain itu, KAPAK menyoroti belum jelasnya skema pembiayaan proyek, apakah bersumber dari APBN, penugasan BUMN, atau mekanisme lain yang berpotensi membebani keuangan negara secara tidak langsung.
Adib juga mengungkap sejumlah indikasi persoalan, mulai dari ketiadaan kajian kebutuhan yang transparan, mekanisme distribusi yang belum jelas, hingga minimnya pelibatan industri otomotif nasional.
“Jika tidak diawasi, ini berpotensi menjadi pola lama: proyek besar dengan narasi kesejahteraan, tetapi berujung pada pemborosan atau bahkan penyimpangan,” tegasnya.
KAPAK mendesak KPK segera melakukan penyelidikan awal dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk manajemen PT Agrinas Pangan Nusantara. Mereka juga meminta DPR tidak ragu membentuk Pansus untuk mengusut proyek tersebut secara terbuka dan menyeluruh.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan yang disampaikan massa aksi. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan, sembari menunggu klarifikasi dan langkah resmi dari lembaga berwenang.
(Red/Jkt)
