Padang, MP----- Langkah tegas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam melakukan “bersih-bersih” internal kementerian mendapat apresiasi luas. Namun, dorongan agar pembenahan tidak berhenti di pusat terus menguat, termasuk dari Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat.
Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menilai kebijakan tersebut sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur nasional, khususnya di sektor sumber daya air (SDA). Ia menegaskan, implementasi di daerah menjadi kunci keberhasilan.
“Langkah Menteri PU patut diapresiasi. Ini awal yang baik. Tapi kami berharap pembenahan juga menyentuh hingga ke tingkat Balai Wilayah Sungai di daerah,” ujarnya.
Sorotan pun mengarah ke Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang yang belakangan menjadi perhatian publik. Sejumlah proyek disebut menuai kritik karena dugaan ketidaksesuaian teknis dan potensi pelanggaran regulasi.
Meski demikian, Roni menegaskan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia meminta seluruh dugaan ditindaklanjuti secara profesional dan berbasis data.
“Ada berbagai temuan yang menimbulkan pertanyaan publik. Namun semua harus diuji melalui audit dan investigasi objektif,” katanya.
Beberapa persoalan yang disorot antara lain dugaan proyek embung bernilai puluhan miliar rupiah yang belum berfungsi optimal serta pekerjaan beronjong dalam proyek pemulihan sungai pascabencana yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Laporan di lapangan menyebut adanya kerusakan dini, pergeseran struktur, hingga material yang tidak sesuai spesifikasi.
“Kalau benar demikian, ini harus menjadi perhatian serius. Proyek yang seharusnya memberi rasa aman justru menimbulkan kekhawatiran,” ujar Roni.
Ia juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proyek - proyek tersebut, namun menegaskan bahwa hal itu harus dibuktikan melalui jalur hukum.
“Kami tidak ingin berspekulasi. Jika ada indikasi, serahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Lebih jauh, Roni menegaskan posisi REPRO Indonesia Kuat Sumatera Barat sebagai garda terdepan dalam mendukung dan mengawal program pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di daerah.
Menurutnya, komitmen tersebut merupakan bagian dari mandat langsung Ketua Dewan Pembina REPRO Indonesia Kuat, Hashim Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya pengawalan program pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
“REPRO Indonesia Kuat Sumbar siap menjadi garda terdepan dalam mendorong terwujudnya program pembangunan pemerintah Presiden Prabowo di Sumatera Barat. Ini adalah bagian dari mandat organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, REPRO tidak hanya berperan sebagai relawan pendukung, tetapi juga sebagai elemen kontrol sosial yang aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan.
“Kita siap mengawal dan mengawasi program pemerintah di Sumbar, termasuk yang berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, terutama korupsi, REPRO siap melaporkannya sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Roni.
Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pembenahan internal melalui kajian yang masih dalam tahap awal. Ia memilih bersikap hati - hati dalam menyikapi berbagai isu, termasuk dugaan kepemilikan aset pejabat.
Menurutnya, setiap dugaan harus disertai data valid dan diserahkan kepada aparat penegak hukum agar diproses secara objektif.
“Kalau ada data, serahkan ke APH. Itu lebih baik daripada memunculkan spekulasi,” ujarnya.
Dody juga mengungkap adanya laporan internal yang tengah dikaji oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Laporan tersebut masih berupa draf awal dan belum menjadi dokumen final.
Ia mengakui adanya dinamika dalam birokrasi, termasuk dugaan pengaruh kelompok tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pembenahan merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo.
“Ini bagian dari upaya membersihkan diri sesuai arahan Presiden,” katanya.
Hingga kini, proses evaluasi internal masih berlangsung. Pemerintah memastikan hasilnya akan disampaikan setelah melalui verifikasi menyeluruh.
Di tengah situasi tersebut, dorongan dari berbagai elemen, termasuk REPRO Sumbar, diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga pembangunan infrastruktur benar - benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Red/Rj)
