Padang, MP----- Kerusakan jalan provinsi di kawasan Kampung Olo, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, kian memicu keresahan warga. Jalan yang hancur disertai debu tebal diduga kuat akibat aktivitas truk pengangkut batu bara menuju PLTU Teluk Sirih, yang berada di bawah naungan perusahaan PT SAE.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan yang berlubang, berdebu, dan membahayakan pengguna jalan. Selain mengganggu mobilitas, debu yang beterbangan setiap kali truk melintas disebut warga telah berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Keluhan masyarakat sejatinya bukan hal baru. Sejumlah warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan protes kepada pihak terkait, bahkan mengikuti forum resmi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya rapat pada 26 September 2025 di kantor Ditlantas Polda Sumbar, yang dihadiri unsur tokoh masyarakat, KAN, RT/RW, perwakilan PT SAE, Koperasi Kanteka, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pekerjaan Umum.
Namun hingga kini, hasil kesepakatan dalam forum tersebut dinilai belum membuahkan solusi nyata di lapangan.
Ketua DPW REPRO (Relawan Prabowo) Indonesia Kuat Provinsi Sumatera Barat, Roni, angkat suara atas kondisi tersebut. Dalam keterangannya kepada jurnalis di Padang, Jumat (17/4), ia menilai ada pembiaran yang tidak bisa lagi ditoleransi.
“Saya minta pihak terkait tidak tutup mata, karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tegas Roni.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan dari kerusakan jalan tersebut terhadap sektor pariwisata daerah. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah dan dipadati truk batu bara membuat masyarakat, terutama wisatawan, menjadi enggan melintas.
“Akibat jalan rusak dan aktivitas truk batu bara yang intens, masyarakat, terutama wisatawan, menjadi takut dan khawatir melintas. Ini berdampak langsung pada minat kunjungan ke kawasan wisata unggulan seperti Kawasan Wisata Mandeh. Kalau dibiarkan, ini bisa merugikan daerah dari sisi ekonomi dan pariwisata,” tegasnya lagi.
Ia menegaskan, REPRO sebagai organisasi relawan yang mendapat mandat dari DPP untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akan menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini.
Menurut Roni, berlarutnya persoalan yang terjadi berulang kali dan tanpa penyelesaian konkret memunculkan dugaan adanya indikasi praktik yang tidak sehat.
“Masalah ini sudah lama dikeluhkan warga dan terjadi berulang. Kami menduga ada indikasi mengarah pada perbuatan KKN. Kami akan merangkum data dan fakta di lapangan untuk segera dilaporkan ke pusat,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat berharap ada langkah tegas dan terukur dari instansi terkait, baik dalam pengawasan operasional truk pengangkut batu bara maupun dalam perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Warga juga mendesak adanya pengendalian debu yang lebih serius agar tidak terus berdampak pada kesehatan lingkungan.
Sejumlah pihak yang terlibat dalam pertemuan sebelumnya, termasuk perusahaan terkait, hingga kini belum memberikan penjelasan terbuka terkait progres penanganan di lapangan.
Kasus ini pun telah menjadi perhatian berbagai media massa di Sumatera Barat. REPRO Indonesia Kuat mendorong agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada forum diskusi, melainkan ditindaklanjuti dengan solusi konkret yang adil, baik bagi masyarakat terdampak maupun keberlangsungan operasional PLTU Teluk Sirih.
“Jika ada oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dari situasi ini, kami minta ada tindakan hukum yang tegas,” tutup Roni.
(Red/Rj)
