 |
| Kepala DKP Sumbar, Syefdinon, memberikan keterangan kepada wartawan terkait percepatan pemanfaatan KNMP. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pemanfaatan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai pusat aktivitas ekonomi pesisir yang terintegrasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon, menegaskan pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan fasilitas yang telah dibangun pemerintah pusat.
 |
| Mobil terparkir rapi dikawasan KNMP Desa Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman |
Syefdinon berharap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang segera mengambil langkah konkret untuk mengoperasikan KNMP diwilayah nya dengan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di wilayah tersebut.
 |
| Beberapa bangunan sarana pendukung dilokasi KNMP |
“Daerah harus bergerak cepat memanfaatkan KNMP ini. Penguatan kelembagaan koperasi menjadi kunci agar seluruh fasilitas yang ada benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat nelayan,” ujar Syefdinon saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (28/4).
Pembangunan KNMP sendiri merupakan bagian dari program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal, khususnya di wilayah pesisir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah membangun sarana dan prasarana KNMP di atas lahan seluas dua hektare yang tersebar di Padang Sarai, Kota Padang, dan Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman. Infrastruktur yang tersedia meliputi tempat tambatan kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), pabrik es, SPBN, kantor operasional, musholla, Selter Pendaratan Ikan, Bengkel, hingga fasilitas pendukung seperti kafe dan restoran.
Seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih, sehingga menciptakan rantai nilai perikanan yang lebih efisien, mulai dari pendaratan ikan, distribusi, hingga pemasaran.
“Dinas provinsi berperan sebagai fasilitator agar KNMP berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat melalui KKP. Harapannya, koperasi bisa menjadi penggerak utama ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir,” jelas Syefdinon.
Dengan optimalisasi KNMP, pemerintah menargetkan terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir Sumatera Barat. Selain meningkatkan pendapatan nelayan, keberadaan fasilitas terpadu ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi desa, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha turunan berbasis kelautan dan perikanan.
(Rajo.A/red)
