 |
| Gubernur Mahyeldi Ansharullah memimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Kantor Gubernur Sumbar. |
Padang, MP----- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026). Momentum ini menjadi pengingat bahwa otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
 |
| Foto bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Forkopimda dan ASN usai upacara Hari Otonomi Daerah ke-30. |
Bertindak sebagai inspektur upacara, Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah berperan penting dalam pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan daya saing daerah. Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.
Dalam amanat tersebut, sejumlah agenda prioritas ditegaskan: sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta penguatan kemandirian fiskal. Selain itu, kolaborasi antarwilayah, peningkatan layanan dasar, dan stabilitas daerah menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika pembangunan ke depan.
Mahyeldi menekankan, keberhasilan otonomi daerah harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. “Intinya adalah bagaimana kebijakan daerah benar-benar menghadirkan manfaat nyata, mempercepat kesejahteraan melalui inovasi dan penguatan fiskal,” ujarnya.
Ia mengakui, kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak daerah, termasuk Sumatera Barat. Untuk itu, pemerintah provinsi terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor pariwisata dan UMKM yang dinilai memiliki potensi besar.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Penguatan sektor unggulan harus menjadi motor peningkatan PAD agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, Mahyeldi menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas pemerintahan guna menghindari tumpang tindih program. Menurutnya, integrasi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci efektivitas kebijakan.
“Ke depan, kita dorong sistem digital terintegrasi agar perencanaan lebih transparan, terukur, dan berbasis kinerja,” jelasnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Mahyeldi menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai kemandirian yang berjalan sendiri. Sebaliknya, kolaborasi lintas daerah harus diperkuat, terutama dalam menghadapi isu strategis seperti pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
Upacara berlangsung khidmat, diikuti unsur Forkopimda, ASN, serta berbagai elemen pemerintah daerah. Kepala Kesbangpol Sumbar, Mursalim, bertindak sebagai komandan upacara.
(Sb/red)
