 |
| Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, Rosail Akhyari P, S. STP, M. Si |
Padang, MP----- Aroma konflik yang meletus di Timur Tengah sejak akhir 2025 hingga sekarang, ternyata tak sekadar menjadi berita di televisi.
Gemuruh perang terbuka antara poros AS-Israel melawan Iran yang terus membara hingga April 2026 ini, telah mengetuk pintu-pintu kantor pemerintah di tanah air, tak terkecuali di Padang, Sumatera Barat.
Langit geopolitik yang kelam memaksa dunia menahan napas, dan memaksa pemerintah pusat mengambil langkah cepat. Situasi darurat global ini membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menerbitkan surat edaran krusial pada tanggal 31 Maret 2026 tentang "Transformasi Budaya Kerja". Ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan respon atas situasi ekonomi global yang terdisrupsi perang.
Ditemui di ruang kerjanya di Jalan Khatib Sulaiman, Padang, pada Rabu, 29 April 2026, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, Rosail Akhyari P, S. STP, M. Si, membenarkan situasi tersebut.
"Surat Edaran Kemendagri memerintahkan seluruh pemerintah se-Indonesia melakukan efesiensi besar-besaran. Ini meliputi perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, dan belanja operasional lainnya," ujar Rosail tegas.
Menindaklanjuti perintah pusat tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di bawah arahan gubernur langsung bergerak cepat menerbitkan edaran turunan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi terkait.
Efesiensi untuk Prioritas
Di balik kebijakan efesiensi ini, ada tujuan besar yang disasar. Rosail menekankan bahwa inti dari langkah ini adalah penurunan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi.
"Tujuan utama efesiensi adalah penurunan konsumsi terhadap penggunaan BBM. Kemudian, hasil dari penghematan ini akan dialihkan dan digunakan untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah," ungkap Rosail.
Di tengah situasi perang yang membuat rantai pasok dunia tersendat, kebijakan ini menjadi napas baru agar keuangan daerah tetap stabil dan program-program prioritas rakyat tetap berjalan.
Transformasi: 4 Hari Kerja dan Optimisme
Salah satu opsi yang mencuat dalam diskusi efesiensi adalah penyesuaian hari kerja, yakni pengurangan satu hari kerja pegawai (Jumat) yang lebih intensif. Ketika ditanya mengenai dampak pengurangan hari kerja ini terhadap efesiensi, Rosail memaparkan hitungan logisnya.
"Satu per lima (1/5) dalam satu pekan hari kerja pegawai Senin hingga Jumat. Sejak WFH dengan 4 hari kerja datang ke kantor dari Senin hingga Kamis, itu sama dengan efesiensi 20 persen," pungkas Rosail.
Langkah ini, jika ditetapkan secara konsisten, bukan hanya memangkas penggunaan listrik dan BBM pegawai menuju kantor, tetapi juga menciptakan pola kerja baru yang adaptif di tengah krisis.
Kini, api perang Timur Tengah telah memaksa Sumbar bertransformasi. Budaya kerja yang lebih ramping (lean), efesiensi, dan berbasis prioritas menjadi keharusan, bukan lagi sekadar pilihan. Dari Khatib Sulaiman, Padang, efesiensi dimulai untuk menjaga ekonomi daerah tetap bertahan dari gejolak global.
(Obral Chaniago).
