 |
| Foto bersama Bupati Eka Putra, Forkopimda, dan seluruh peserta usai Rakor dan Raker Pemkab Tanah Datar 2026. |
Tanah Datar, MP----- Bupati Tanah Datar, Eka Putra, membuka Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat sinergi sekaligus mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, unsur Forkopimda, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, hingga wali nagari se-Tanah Datar. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Muhibuddin.
Dalam sambutannya, Eka Putra menegaskan bahwa pemberantasan KKN merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta menjawab harapan masyarakat terhadap tata kelola yang bersih.
“Pemberantasan KKN bukan hanya bagian dari reformasi birokrasi, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menekankan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, hingga jajaran di tingkat kecamatan dan nagari. Kolaborasi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang patuh hukum serta pelayanan publik yang optimal.
Selain itu, Eka Putra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan wujud kehadiran pemerintah. Kita harus terus bertransformasi menuju birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia berharap peningkatan kualitas pelayanan dapat diwujudkan secara konkret di setiap unit kerja, sehingga layanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat sasaran, dan memuaskan.
Dalam kesempatan itu, Eka Putra menyebut kehadiran Muhibuddin diharapkan mampu memberikan pemahaman sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah agar menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap tidak ada pejabat, ASN, wali nagari, maupun perangkat lainnya yang tersangkut persoalan hukum,” pesannya.
Eka Putra juga menyampaikan apresiasi kepada institusi kejaksaan atas pendampingan yang selama ini diberikan, termasuk dalam pembekalan hukum bagi wali nagari oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar.
Sementara itu, Muhibuddin dalam pemaparannya menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kejaksaan dan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tanah Datar.
(Red/bts)
