 |
| Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andree Rosiade bersama Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi meninjau langsung lokasi Jembatan Anduring yang roboh akibat bencana galodo di Kayu Tanam, Padang Pariaman. |
Padang Pariaman, MP----- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andree Rosiade, menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan kembali Jembatan Anduring di Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang roboh akibat bencana galodo beberapa waktu lalu.
 |
| Kondisi Jembatan Anduring pascabencana galodo yang memutus akses vital bagi sekitar 30 ribu masyarakat di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. |
Penegasan itu disampaikan Andree saat meninjau langsung kondisi jembatan bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Dalam kunjungan tersebut, Andree melihat langsung dampak besar yang dialami masyarakat akibat putusnya akses penghubung utama tersebut.
 |
| Andre Rosiade menyaksikan warga menggunakan rakit kayu untuk menyeberangi sungai setelah Jembatan Anduring roboh diterjang galodo. |
Menurut Andree, Jembatan Anduring merupakan jalur vital yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas sekitar 30 ribu warga. Robohnya jembatan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
“Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur biasa, tetapi akses utama masyarakat. Saat ini warga bahkan terpaksa menggunakan rakit kayu untuk menyeberang sungai, sementara kendaraan roda empat harus memutar puluhan kilometer. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat,” ujar Andree.
Ia menegaskan pembangunan kembali jembatan menjadi prioritas utama agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih pascabencana. Andree juga memastikan dirinya akan mengawal penuh proses penganggaran pembangunan di tingkat pusat.
“Insya Allah awal Agustus nanti Detail Engineering Design (DED) pembangunan jembatan sepanjang 140 meter ini selesai. Setelah itu saya akan langsung mengawal proses penganggarannya di Jakarta agar pembangunan fisik dapat dimulai secepatnya melalui APBN,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Andree menyebut percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat terdampak bencana alam.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak ingin masyarakat terlalu lama menghadapi keterisolasian akibat kerusakan infrastruktur. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi teknis menjadi kunci percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Sementara itu, Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, mengatakan pihaknya saat ini terus mempercepat penyusunan DED sebagai dasar teknis pembangunan jembatan permanen tersebut. Ia memastikan seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara matang agar konstruksi yang dibangun nantinya memiliki daya tahan kuat terhadap potensi bencana.
“BPJN Sumbar berkomitmen mempercepat proses perencanaan teknis sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Jembatan ini sangat penting bagi konektivitas masyarakat dan menjadi salah satu prioritas penanganan pascabencana di Sumatera Barat,” ujar Elsa.
Ia menambahkan, pembangunan kembali Jembatan Anduring diharapkan tidak hanya memulihkan akses transportasi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur daerah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Sumatera Barat.
Dengan percepatan pembangunan tersebut, masyarakat berharap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga yang selama ini terganggu dapat kembali normal, sekaligus menjadi titik awal percepatan pemulihan kawasan terdampak galodo di Padang Pariaman.
