 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan digitalisasi bansos bertujuan mempercepat penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. |
Padang, MP----- Pemerintah Kota Padang resmi memulai langkah strategis dalam transformasi penyaluran bantuan sosial melalui program digitalisasi bansos. Wali Kota Padang, Fadly Amran, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Kota Padang tercatat sebagai satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bantuan sosial, sekaligus menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang mendapat kepercayaan tersebut.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah penting untuk membangun tata kelola bantuan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, pemanfaatan sistem digital akan mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data di lapangan.
“Digitalisasi bansos diharapkan mampu menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. Validitas data menjadi faktor utama agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fadly Amran.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan integritas data penerima bantuan. Karena itu, para agen pendamping diminta aktif melakukan pembaruan data serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Fadly, penunjukan Kota Padang sebagai pilot project nasional menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya di sektor perlindungan sosial masyarakat.
“Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja serius dan kolaborasi semua pihak. Kita ingin bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa hambatan administrasi maupun persoalan data,” tegasnya.
Pelaksanaan Bimtek tersebut diikuti para agen pendamping bantuan sosial dari berbagai kecamatan di Kota Padang. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem digitalisasi bansos, mulai dari proses pendataan, verifikasi, hingga monitoring penyaluran bantuan.
Pemerintah Kota Padang berharap implementasi program ini nantinya dapat menjadi model nasional dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang modern, efisien, dan berbasis data terintegrasi.
(Pd/red)
