 |
| Suasana Exit Meeting Pemko Padang dan BPK Sumbar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026). |
Padang, MP----- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan tim BPK selama beberapa bulan terakhir.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Sumbar atas proses pemeriksaan yang dinilainya berjalan profesional dan konstruktif. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan BPK bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian penting dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berintegritas.
“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan semangat Padang Amanah,” ujar Fadly Amran.
Ia menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Fadly juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menindaklanjuti hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan keuangan sebelum diterbitkannya LHP,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran turut menyampaikan optimisme Pemko Padang untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Jika target tersebut tercapai, maka Kota Padang akan mencatatkan raihan WTP ke-13 sekaligus ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
Optimisme tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan disiplin administrasi keuangan, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas publik.
Exit Meeting itu turut dihadiri Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, bersama sejumlah kepala OPD terkait yang selama proses pemeriksaan aktif mendampingi dan menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan tim auditor.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, mengapresiasi sikap kooperatif Pemko Padang selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menilai koordinasi yang baik antara auditor dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penyempurnaan laporan keuangan.
Menurut Dedi, BPK juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti sejumlah temuan maupun penyempurnaan administrasi sebelum laporan final diterbitkan secara resmi.
Dengan berakhirnya tahapan pemeriksaan tersebut, Pemko Padang kini bersiap menyempurnakan seluruh rekomendasi yang ada sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(Pd/red)
