 |
| Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Dompet Dhuafa usai penandatanganan kerja sama pemberdayaan ekonomi UMKM di Istana Gubernuran Padang. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat langkah pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Salah satu upaya strategis itu diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumbar dan Dompet Dhuafa di Istana Gubernuran, Selasa (5/5/2026).
Kerja sama tersebut difokuskan pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Program MUFAKAT (Modal Usaha Bermanfaat untuk Masyarakat), yakni skema pembiayaan mikro berbasis syariah tanpa bunga yang ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM menjadi prioritas penting dalam proses pemulihan ekonomi daerah. Menurutnya, bencana hidrometeorologi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga langsung memukul aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
“Kerja sama ini bertujuan membantu UMKM terdampak agar dapat kembali bangkit melalui pembiayaan nol persen. Ini sebuah terobosan karena belum ada skema seperti ini sebelumnya,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai, sektor UMKM merupakan kelompok paling rentan ketika terjadi gangguan akses dan distribusi akibat bencana. Pengalaman terputusnya jalur transportasi di kawasan Lembah Anai pada 2024 menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi daerah bisa terganggu dalam waktu singkat.
Menurut Mahyeldi, kerugian ekonomi akibat lumpuhnya mobilitas saat itu diperkirakan mencapai Rp40 miliar per hari. Kondisi tersebut berdampak luas, mulai dari distribusi barang hingga sektor kuliner dan perdagangan rakyat.
“Ketika akses terputus, UMKM langsung terpukul. Bahkan usaha kuliner yang sudah memiliki nama besar seperti Sate Mak Syukur juga sempat tutup sementara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberlangsungan usaha masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses penanganan pascabencana. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi dan keuangan syariah, agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berkesinambungan.
Sementara itu, Ketua Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penyintas bencana banjir dan longsor.
“Kami fokus membantu penyintas bencana banjir dan longsor, sekaligus memperluas pemberdayaan ekonomi di berbagai sektor dan wilayah,” katanya.
Ahmad berharap kolaborasi tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga di daerah rawan bencana.
Program serupa, lanjutnya, juga direncanakan akan diterapkan di lima provinsi lain di Indonesia sepanjang tahun ini sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Mudah-mudahan kerja sama ini semakin memperluas manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di Sumatera Barat maupun secara nasional,” tutup Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan kerja sama program microfinance antara Dompet Dhuafa dan Baitul Maal wat Tamwil sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan UMKM berbasis syariah di Sumatera Barat.
(Sb/red)
