 |
| Andre Rosiade mengingatkan bahwa fakta harus menjadi pijakan utama, bukan opini atau asumsi, dalam memahami berbagai isu yang berkembang. |
Jakarta, MP----- Di tengah derasnya arus informasi yang mengalir melalui berbagai platform digital, masyarakat diingatkan untuk semakin cermat dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Kemudahan mengakses informasi harus diimbangi dengan kemampuan memilah kebenaran agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang menyesatkan atau belum terverifikasi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Andre Rosiade, menegaskan pentingnya budaya literasi digital dan verifikasi informasi sebelum masyarakat mempercayai ataupun menyebarkan sebuah berita di ruang publik.
Menurut Andre, perkembangan teknologi informasi telah membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan berupa maraknya penyebaran narasi yang tidak utuh, informasi yang dipelintir, hingga hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan sosial.
“Saya berharap saudara dan teman-teman semua lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya pada setiap informasi yang beredar sebelum memastikan kebenarannya. Mari biasakan memeriksa fakta, melihat data secara utuh, dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Andre Rosiade.
Ia menilai kemampuan memverifikasi informasi menjadi kebutuhan penting di era digital saat ini. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi dari satu sumber, melainkan perlu melakukan pengecekan silang terhadap data dan fakta yang tersedia agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan objektif.
Andre menyoroti sejumlah isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, mulai dari kunjungan kenegaraan, biaya perjalanan pejabat, kebijakan pendidikan, hingga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, tidak sedikit narasi yang berkembang tanpa didukung informasi yang utuh sehingga memunculkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Belakangan ini kita melihat berbagai isu yang beredar, mulai dari kunjungan kenegaraan, biaya perjalanan, kebijakan pendidikan, hingga hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Banyak narasi yang disebarkan tanpa informasi yang lengkap sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Politikus Gerindra asal Sumatera Barat tersebut menegaskan bahwa fakta harus menjadi pijakan utama dalam memahami sebuah persoalan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan opini, asumsi, atau potongan informasi yang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
“Karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengecek fakta sebelum mengambil kesimpulan. Fakta adalah dasar yang harus kita pegang, bukan sekadar opini atau asumsi,” tegas Andre.
Lebih jauh, Andre menilai sikap kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan persatuan bangsa. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memverifikasi informasi, ruang digital diharapkan menjadi lebih sehat, produktif, dan mampu mendukung terciptanya diskusi publik yang konstruktif.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, literasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Kemampuan membedakan fakta dan opini, memeriksa sumber informasi, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan informasi nasional.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi menciptakan ekosistem digital yang sehat, beradab, dan berlandaskan pada fakta.
(tim-AR/red)
