 |
| Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmen meningkatkan PAD, memperkuat digitalisasi, dan menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah dalam Sidang Paripurna DPRD. |
Batusangkar, MP----- Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar berlangsung dinamis saat Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum delapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung, dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri 22 anggota DPRD.
Turut hadir Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, jajaran kepala OPD, camat, wali nagari, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa nota jawaban pemerintah daerah setebal 50 halaman merupakan bentuk komitmen untuk menjawab berbagai pertanyaan, saran, dan masukan yang disampaikan delapan fraksi DPRD.
"Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ke depan, Pemerintah Daerah akan terus berupaya mempertahankan capaian ini dengan tetap berpedoman pada prosedur pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku," ujar Eka Putra di hadapan peserta sidang.
Salah satu capaian yang mendapat apresiasi fraksi-fraksi DPRD adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Prestasi tersebut menjadi raihan WTP ke-15 dan ke-14 kali secara berturut-turut.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan, mulai dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pengalokasian Transfer ke Daerah (TKD), penyelesaian tapal batas daerah hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi persoalan SiLPA, Bupati menjelaskan bahwa kondisi itu dipengaruhi akumulasi sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari beberapa tahun sebelumnya yang belum dapat direalisasikan karena masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait.
Selain itu, terdapat pula dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang baru disalurkan menjelang akhir tahun anggaran, seperti tambahan penghasilan guru, bantuan Presiden, dan bantuan keuangan khusus penanganan bencana alam.
Sementara itu, terkait penggunaan dana Transfer ke Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memastikan pengalokasiannya telah berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penyesuaian transfer bagi daerah terdampak bencana.
Dana tersebut diprioritaskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertanian, mitigasi bencana, serta berbagai layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok juga menjadi perhatian DPRD. Bupati menyebutkan, pemerintah daerah sejak 2022 telah mengajukan permohonan penyelesaian kepada Kementerian Dalam Negeri, namun hingga kini regulasi yang menjadi dasar penetapan batas wilayah belum diterbitkan.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan rapat koordinasi guna mencari solusi terbaik, khususnya terkait wilayah di kawasan Nagari Simawang.
Di sisi lain, upaya peningkatan PAD terus diperkuat melalui berbagai strategi, seperti pemutakhiran data potensi pendapatan, peningkatan pengawasan, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat melalui berbagai media.
Sidang paripurna ini menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tanah Datar.
(Bt/MP)
