 |
| Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (15/6/2026). |
Padang, MP----- Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (15/6/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion.
Agenda rapat membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2025, penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Di sela kegiatan, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan anggaran dan kebijakan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memperkuat percepatan pembangunan di Kota Padang.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” kata Fadly Amran.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan program pembangunan yang tepat sasaran, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
“Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan keputusan terbaik demi mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang telah direncanakan,” ujarnya.
Fadly juga menekankan bahwa perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Rapat paripurna berlangsung dengan dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Pembahasan berbagai agenda strategis tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
(PG/MP)
