 |
| Nof Hendra Pendiri FDI |
Padang, MP----- Pendiri Utama Forum Dinamika Indonesia (FDI), Nof Hendra, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul pencopotan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang diikuti proses hukum terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Nof Hendra, persoalan yang mencuat tidak semata-mata berkaitan dengan individu yang memimpin lembaga, melainkan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program yang selama ini menjadi salah satu proyek strategis pemerintah.
"Pencopotan pimpinan BGN menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program MBG. Persoalan yang muncul menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang harus segera dibenahi," kata Nof dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (8/6).
Ia mengapresiasi sikap bersama yang disampaikan MBG Watch yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, kelompok warga, tokoh masyarakat, dan lembaga riset terkait perkembangan terbaru di tubuh BGN.
Menurutnya, penangkapan Kepala dan Wakil Kepala BGN oleh aparat penegak hukum menjadi catatan penting dalam upaya pemberantasan korupsi pada proyek strategis nasional. Namun demikian, langkah penegakan hukum tersebut dinilai belum cukup jika tidak diikuti pembenahan menyeluruh terhadap desain dan mekanisme pelaksanaan program.
FDI juga menyoroti sejumlah potensi konflik kepentingan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Beberapa pejabat yang disebut memiliki posisi ganda di lembaga negara maupun badan usaha negara dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola apabila tidak diatur secara ketat.
"Pencopotan pimpinan BGN dan proses hukum yang berlangsung saat ini menunjukkan pentingnya pencegahan konflik kepentingan sejak awal dalam penyelenggaraan program negara," ujar Nof.
Selain itu, FDI mempertanyakan efektivitas sejumlah kebijakan yang dijalankan BGN dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Nof, publik belum melihat terobosan signifikan yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam implementasi Program MBG di lapangan.
Ia menilai persoalan yang terjadi harus dilihat secara komprehensif, mulai dari desain kelembagaan, proses implementasi, mekanisme pengawasan, hingga sistem pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam program tersebut.
"Masalah yang muncul bukan sekadar persoalan individu, melainkan menyangkut cara kerja institusi secara keseluruhan. Karena itu yang diperlukan bukan hanya pergantian figur, tetapi reformasi tata kelola secara menyeluruh," katanya.
FDI juga mengutip sejumlah kajian lembaga independen yang sebelumnya mengingatkan adanya risiko korupsi dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk lemahnya mekanisme pengawasan, seleksi mitra pelaksana, serta belum kuatnya landasan regulasi yang mengatur program tersebut.
Dalam pernyataannya, FDI menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yakni melakukan moratorium dan perombakan total tata kelola MBG, melaksanakan audit menyeluruh dan terbuka terhadap penggunaan anggaran serta capaian program, menelusuri rantai pengambilan keputusan yang berkontribusi terhadap kegagalan kebijakan, serta memastikan pemilihan pimpinan yang memiliki integritas dan bebas dari konflik kepentingan.
FDI juga menyoroti proses judicial review terkait Program MBG yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Menurut Nof, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas agar program yang menyerap anggaran besar tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Yang ditunggu publik bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan hadirnya sistem yang bersih, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada pemenuhan gizi anak Indonesia. Program MBG harus menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia, bukan menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan," tegasnya.
FDI berharap pemerintah menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat tata kelola Program MBG sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.
(Red/Nf)
