 |
| Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan arahan saat pembukaan Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT di Hotel Swiss-Belcourt Kupang. |
Kupang, MP----- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyerukan penguatan distribusi energi yang berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di NTT. Seruan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Cabang NTT di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Senin (8/6).
Dalam sambutannya, Melki Laka Lena menegaskan sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah dan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas dinilai menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan energi secara merata di seluruh wilayah NTT.
Menurutnya, tantangan distribusi energi di provinsi kepulauan tersebut masih cukup besar, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses transportasi terbatas dan biaya distribusi yang tinggi. Kondisi itu memerlukan skema kolaborasi yang mampu menjaga keberlanjutan usaha sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam pembangunan berkelanjutan, tentu pelaku usaha perlu memperoleh keuntungan yang wajar. Namun karena sektor energi menyangkut hajat hidup orang banyak, maka fungsi sosial juga harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu menemukan formulasi yang adil agar pelayanan energi tetap menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” kata Melki.
Gubernur juga meminta dukungan Hiswana Migas bersama Pertamina untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap terjaga di seluruh wilayah NTT. Ia menilai penguatan kebijakan distribusi LPG perlu dilakukan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan usaha produktif.
Selain BBM dan LPG, Melki memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan minyak tanah yang hingga kini masih menjadi kebutuhan utama sebagian masyarakat di kawasan pedesaan dan kepulauan. Menurutnya, setiap kebijakan konversi energi harus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat sebagai pengguna.
“Ketersediaan minyak tanah harus tetap menjadi perhatian karena masih digunakan oleh banyak keluarga di NTT. Jika ada kebijakan konversi energi, prosesnya harus dilakukan secara terencana dan memastikan masyarakat siap menerima perubahan tersebut,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Melki juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat. Pemerintah, katanya, terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku usaha sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor energi harus berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Melki berharap Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan energi, meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendorong percepatan pembangunan daerah melalui sektor energi.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar ketahanan energi yang berkeadilan dapat terwujud bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ujarnya saat secara resmi membuka Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT.
Muscab tersebut menjadi momentum konsolidasi para pelaku usaha sektor migas di NTT dalam menghadapi tantangan distribusi energi di daerah kepulauan, sekaligus memperkuat peran sektor energi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Nt/MP)
