 |
| Menko AHY didampingi jajaran deputi, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli saat mengikuti rapat dengan Banggar DPR RI di Jakarta. |
Jakarta, MP----- Pembangunan infrastruktur nasional harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menghadirkan bangunan fisik semata. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat yang membahas dukungan anggaran bagi pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan infrastruktur nasional itu, Menko AHY menegaskan bahwa arah pembangunan kini harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur, menurutnya, harus mampu menekan biaya hidup, memperkuat pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke daerah.
"Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan peluang ekonomi," ujar AHY.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Karena itu, setiap proyek harus dirancang secara matang, dilaksanakan secara efektif, dan menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Sebagai kementerian koordinator yang membawahi lima kementerian teknis serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sejalan dengan prioritas nasional.
Menurut AHY, fokus pembangunan saat ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah. Seluruh program tersebut harus saling terintegrasi agar mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan perumahan, pembangunan jaringan irigasi, akses air bersih, sanitasi, hingga peningkatan konektivitas yang dapat memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari banyaknya proyek yang selesai dibangun, melainkan dari sejauh mana manfaatnya mampu meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat," katanya.
Menanggapi anggapan bahwa kementerian koordinator hanya menjalankan fungsi administratif melalui rapat di tingkat pusat, AHY menegaskan pihaknya aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
"Kami tidak hanya bekerja dari balik meja. Justru banyak waktu kami habiskan di lapangan untuk memastikan proyek-proyek berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh program pembangunan terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Anggaran DPR RI tersebut, Menko AHY turut didampingi jajaran deputi, staf ahli, staf khusus, serta tenaga ahli Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
(Ns/mp)
