 |
| Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026). |
Padang Panjang, MP----- Proses percepatan pembangunan ruas Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi terus bergerak maju. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mematangkan tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), sebagai langkah strategis sebelum proyek infrastruktur nasional tersebut memasuki tahap pembebasan lahan.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan DPPT Jalan Tol Padang–Bukittinggi yang digelar di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pertanahan, serta unsur masyarakat yang wilayahnya akan dilintasi jalur tol.
Rakor dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sumatera Barat, Wisnu Priambodo, dan dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, kepala dinas teknis, para camat, wali nagari, lurah, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Wisnu Priambodo menegaskan bahwa Jalan Tol Padang–Bukittinggi merupakan bagian integral dari Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau. Proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah untuk memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Menurut Wisnu, keberadaan jalan tol tidak hanya akan memangkas waktu tempuh perjalanan antarwilayah, tetapi juga meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan tol ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang antarwilayah sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat. Dampaknya tentu akan sangat signifikan terhadap peningkatan daya saing ekonomi daerah, baik di Sumatera Barat maupun Riau,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelum penyusunan dokumen perencanaan dilakukan, tim telah melaksanakan survei lapangan pada sejumlah titik yang masuk dalam rencana trase jalan tol. Koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah nagari dan kelurahan guna memperoleh data awal mengenai lahan masyarakat yang berpotensi terdampak proyek.
Menurut Wisnu, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah sehingga dokumen perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Setelah mendapatkan masukan dari seluruh pihak, dokumen ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno di tingkat provinsi maupun pusat untuk mendapatkan kesepakatan bersama,” katanya.
Wisnu berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga agar proses pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap percepatan pembangunan proyek strategis tersebut. Menurutnya, jalur transportasi yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau merupakan salah satu koridor ekonomi terpenting sekaligus terpadat di Pulau Sumatera.
Karena itu, kehadiran jalan tol diyakini akan menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan yang dilalui.
“Kami Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen mengawal dan mendukung penuh percepatan pembangunan PSN Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang melintasi sejumlah nagari di wilayah Tanah Datar,” tegas Ahmad Fadly.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa aspek pendataan lahan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak. Akurasi dan validitas data, menurutnya, merupakan kunci untuk menghindari potensi persoalan di kemudian hari serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pembangunan yang sedang direncanakan.
“Data yang akurat akan memudahkan pemerintah nagari dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak dini. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting agar proses pembangunan dapat diterima dengan baik oleh seluruh warga yang terdampak,” ujarnya.
Rakor tersebut menjadi sinyal bahwa pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi memasuki fase penting dalam proses persiapan. Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, proyek yang selama ini dinantikan tersebut diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas kawasan tengah Pulau Sumatera.
(Mp/bt/red)
