 |
| Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menjelaskan bahwa anggaran rehabilitasi fasilitas pemerintahan difokuskan untuk menjaga fungsi aset dan pelayanan publik. |
Padang, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan bahwa alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah fasilitas pemerintahan dalam APBD Tahun 2026 bukan untuk kepentingan kosmetik atau mempercantik gedung semata, melainkan sebagai langkah strategis menjaga fungsi aset daerah yang telah mengalami penurunan kondisi akibat usia bangunan dan tingginya intensitas pemakaian.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menyusul sorotan publik terhadap sejumlah anggaran rehabilitasi fasilitas pemerintahan yang tercantum dalam rencana belanja daerah tahun mendatang.
“Perlu kami luruskan bahwa anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nolly di Padang, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, sejumlah fasilitas yang masuk dalam program rehabilitasi merupakan aset pemerintah yang selama bertahun-tahun digunakan secara intensif tanpa perbaikan menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas pemerintahan maupun kegiatan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.
Salah satu contoh yang disoroti adalah Gedung Auditorium Gubernuran Sumbar. Selama ini gedung tersebut menjadi lokasi berbagai kegiatan penting, mulai dari rapat pemerintahan, pelantikan pejabat, kegiatan organisasi, hingga agenda publik yang melibatkan ratusan peserta.
Namun, kondisi fisik bangunan dilaporkan mulai mengalami kebocoran serta kerusakan di sejumlah bagian sehingga membutuhkan penanganan segera.
“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” tegasnya.
Di tengah perhatian publik terhadap prioritas penggunaan anggaran, Nolly menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tetap menempatkan penanganan kebencanaan sebagai agenda utama pembangunan daerah. Ia membantah anggapan yang menyebut pemerintah daerah tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit pascabencana.
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan seluruh Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai sekitar Rp2,6 triliun untuk mendukung program mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, serta perbaikan berbagai infrastruktur yang terdampak.
“Kita telah mendapat alokasi TKD sebesar Rp2,6 triliun. Seluruhnya akan difokuskan pada mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, dan perbaikan infrastruktur,” ungkap Nolly.
Ia menambahkan, setiap penggunaan anggaran daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah, katanya, berkewajiban memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Lebih lanjut, Pemprov Sumbar menegaskan komitmennya untuk menjalankan pembangunan secara seimbang, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat, mempercepat pemulihan pascabencana, mendorong pembangunan daerah, sekaligus menjaga aset-aset pemerintah yang menjadi sarana penunjang pelayanan publik.
Nolly juga menyambut positif tingginya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menyebut keterbukaan informasi tersebut diwujudkan melalui dashboard pembangunan Sumbar yang dapat diakses masyarakat untuk memantau berbagai program dan alokasi anggaran secara terbuka.
“Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini artinya dashboard yang kita sediakan bermanfaat, sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi dari publik. Semuanya kita sampaikan secara transparan, terbuka, real-time, dan dapat dipantau oleh semua,” pungkasnya.
(Sb/MP)
