 |
| Mendagri Tito Karnavian menyampaikan keterangan kepada awak media terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. |
Jakarta, MP----- Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah indikator menunjukkan perkembangan yang positif, mulai dari pulihnya layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis, hingga pembangunan hunian sementara (huntara).
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi penanganan pemulihan pascabencana yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur permanen, khususnya jalan dan jembatan, baik yang berstatus nasional maupun daerah, termasuk infrastruktur yang sebelumnya belum tersentuh penanganan.
Dalam keterangannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan realisasi program pemulihan menjadi kunci utama agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani aktivitas secara normal.
“Proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang baik. Namun pekerjaan besar masih menanti, terutama dalam mempermanenkan berbagai infrastruktur vital agar masyarakat memiliki akses layanan yang lebih aman dan berkelanjutan,” ujar Tito.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028 sebesar Rp100,1 triliun.
Anggaran tersebut akan mendukung kebutuhan 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan pemulihan, terdiri atas 23 kementerian dan lembaga utama serta 10 kementerian dan lembaga pendukung.
Tito meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait bergerak cepat dalam proses administrasi, mulai dari pengajuan hingga pencairan anggaran, agar program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
“Saya mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pengajuan maupun proses pencairan anggaran sehingga dapat segera dimanfaatkan. Bagi yang telah menerima anggaran, saya meminta agar segera direalisasikan di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) guna menangani kebutuhan mendesak sembari menunggu pelaksanaan program dari kementerian dan lembaga.
Pemerintah pusat, kata Tito, telah menyalurkan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana.
Ia turut memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang menerima tambahan anggaran namun memilih memberikan hibah kepada daerah lain yang masih membutuhkan dukungan lebih besar.
“Saya mengapresiasi semangat gotong royong antardaerah yang telah ditunjukkan. Solidaritas seperti ini menjadi modal penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana,” katanya.
Tito berharap seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus bersinergi dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Sumatera.
“Kami berharap seluruh pihak terus mendukung upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan memberikan dukungan selama proses pemulihan berlangsung,” pungkasnya.
(Ns/Mp)
