 |
| Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung rumah warga penerima Program BSPS di Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat, guna memastikan bantuan tepat sasaran. |
Jakarta, MP----- Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kunjungan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta berjalan sesuai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
Di sela peninjauan, kedua menteri menyempatkan diri berdialog langsung dengan warga penerima bantuan. Selain itu, dialog juga dilakukan secara virtual dengan sejumlah penerima BSPS di beberapa titik lain di Jakarta guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program di lapangan.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melalui pengawasan langsung.
“Pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan program ini tepat sasaran. Kunjungan bersama Menteri PKP dan Kepala BPS telah beberapa kali dilakukan di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta, agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tito.
Menurut Tito, peningkatan jumlah penerima bantuan perumahan menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan hunian layak bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, program bantuan perumahan saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah rumah yang memperoleh bantuan, semakin banyak keluarga yang dapat menikmati hunian yang aman, sehat, dan layak.
Tito juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program tersebut.
“Saya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dukungan terhadap program perbaikan rumah dapat diperkuat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, jangkauan program bedah rumah dapat semakin luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa Program BSPS merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.
“Rumah yang layak huni bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga menyangkut martabat, kesehatan, keamanan, dan masa depan keluarga. Karena itu, kami memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan percepatan pembangunan sektor perumahan nasional.
Peninjauan lapangan tersebut sekaligus mempertegas pendekatan pemerintah yang mengedepankan pengawasan langsung, transparansi, dan sinergi antarlembaga agar program bantuan sosial di bidang perumahan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat setiap tahun, Program BSPS diharapkan menjadi salah satu solusi nyata dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
(Ns/MP)
