 |
| Mahyeldi berdialog dengan panitia SPMB saat memantau verifikasi berkas calon peserta didik di SMA Negeri 1 Bukittinggi. |
Bukittinggi, MP----- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya menjaga integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Gubernur Mahyeldi Ansharullah memastikan seluruh proses seleksi berlangsung secara transparan, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat meninjau langsung pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026). Dalam kunjungan itu, ia memantau proses verifikasi berkas calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik.
Menurut Mahyeldi, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa sistem penerimaan telah dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa adanya perlakuan istimewa.
“Seluruh proses dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Pemerintah berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan calon peserta didik beserta orang tua agar memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Setelah jalur prestasi berakhir, proses penerimaan akan berlanjut melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.
Untuk SMA Negeri 1 Bukittinggi, kata Mahyeldi, wilayah domisili mencakup Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara pembagian wilayah bagi sekolah lainnya telah ditetapkan sesuai zonasi domisili yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi turut menyampaikan contoh nyata penerapan sistem yang adil. Ia mengungkapkan bahwa anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi berdasarkan hasil sistem. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akhirnya memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
“Peraturan berlaku sama bagi siapa pun. Tidak ada perlakuan khusus. Inilah bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan di dunia pendidikan,” tegasnya.
Mahyeldi juga mengajak masyarakat agar tidak terpaku pada satu sekolah tertentu. Menurutnya, setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga pemilihan sekolah sebaiknya mempertimbangkan minat, bakat, serta kompetensi peserta didik. Ia menilai sekolah menengah kejuruan (SMK) juga memiliki kualitas pendidikan yang baik serta peluang kerja yang menjanjikan.
Selain itu, Pemprov Sumbar terus mendorong peningkatan mutu sekolah swasta dan pondok pesantren agar menjadi alternatif pendidikan yang semakin diminati masyarakat. Di daerah dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, seperti Bukittinggi, pemerintah juga membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Di sektor pemerataan akses pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan tersedia minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Tak hanya itu, Pemprov Sumbar juga mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan pendidikan bagi peserta didik di berbagai daerah yang menghadapi keterbatasan geografis.
“Yang terpenting bukan sekadar diterima di sekolah tertentu, tetapi memastikan seluruh anak di Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus memperluas akses pendidikan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” tutup Mahyeldi.
(Sb/mp)
