 |
| Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY melihat berbagai inovasi teknologi pengelolaan air pada IndoWater 2026 Expo & Forum di Kemayoran, Jakarta. |
Jakarta, MP----- Ketahanan air kini ditempatkan pemerintah sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Di tengah perubahan iklim, ancaman kekeringan, serta ketimpangan ketersediaan air antarwilayah, pemerintah menegaskan bahwa isu air tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan, energi, dan keberlanjutan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan, water security memiliki posisi strategis yang sejajar dengan ketahanan pangan dan energi. Karena itu, pengelolaan sumber daya air membutuhkan koordinasi lintas sektor sekaligus dukungan teknologi dan investasi yang berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri IndoWater 2026 Expo & Forum di Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah, dunia usaha, industri, serta pemangku kepentingan teknologi untuk membahas berbagai solusi menghadapi tantangan ketahanan air di Indonesia.
“Ketahanan air bukan isu sampingan. Pemerintah menempatkan water security sejajar dengan ketahanan pangan dan energi sebagai salah satu prioritas utama,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan ketersediaan air yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi tersebut menuntut kebijakan pengelolaan air yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan pasokan dan pemerataan akses masyarakat.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan sistem irigasi yang menjadi penopang produktivitas pertanian. Di sisi lain, berbagai ancaman akibat perubahan iklim, termasuk kemarau panjang dan fenomena El Nino, perlu diantisipasi melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang adaptif.
Dalam konteks tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur.
Langkah itu dinilai penting karena persoalan air bersinggungan langsung dengan berbagai sektor, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, hingga keberlanjutan lingkungan. Penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
IndoWater 2026 juga dipandang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha dan perkembangan teknologi. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berkembang menjadi kerja sama konkret melalui joint research maupun joint production.
Pemerintah juga mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengembangan teknologi dan peralatan pendukung ketahanan air. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap teknologi dan produk dari luar negeri.
“Forum seperti ini membuka ruang kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, industri, dan teknologi melalui joint research maupun joint production, sekaligus mendorong TKDN agar Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan teknologi dan peralatan untuk ketahanan air nasional,” ujarnya.
Dengan tantangan air yang semakin kompleks, penguatan ketahanan air ke depan bukan sekadar membangun bendungan, jaringan irigasi, atau sistem penyediaan air bersih. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan ekosistem pengelolaan air yang mengintegrasikan kebijakan, teknologi, industri nasional, investasi, serta kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.
Agenda tersebut menjadi semakin penting untuk memastikan air tetap tersedia secara cukup, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menopang produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi nasional.
(Ns/MP)
