 |
| Dialog Pansus RUU Daerah Kepulauan dengan pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. |
Mataram, MP----- Pembangunan di wilayah kepulauan dinilai membutuhkan pendekatan khusus agar kesenjangan akses pelayanan publik dan infrastruktur antara masyarakat kepulauan dan daratan dapat ditekan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Herry Dermawan, mengatakan kondisi geografis yang dipisahkan laut menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, jarak antarpulau, keterbatasan infrastruktur serta akses terhadap layanan dasar menjadi persoalan yang harus diakomodasi melalui kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.
“Karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan model pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil,” ujarnya.
Ia menegaskan, regulasi khusus diperlukan untuk memberikan landasan yang lebih kuat dalam pemenuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sekaligus perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dan wilayah terluar.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda tersebut, DPR RI menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Masukan tersebut akan menjadi bagian dari proses penyusunan RUU, sehingga regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan.
Pansus menilai partisipasi publik menjadi elemen penting dalam penyusunan regulasi. Dengan melibatkan daerah dan masyarakat, kebijakan mengenai daerah kepulauan diharapkan mampu menciptakan pola pembangunan yang lebih berkeadilan, merata dan sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah.
(Pl/MP-red)
