 |
| Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya penanganan bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. |
Tapanuli Tengah, MP----- Pemerintah mempercepat penanganan kawasan hulu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir susulan dan aliran material sedimen apabila hujan berintensitas tinggi kembali terjadi.
Percepatan tersebut dilakukan melalui pembangunan Sabo Dam Aek Tukka dan Sabo Dam Sigala-gala di Kecamatan Tukka. Infrastruktur pengendali sedimen itu diproyeksikan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kawasan permukiman dan lahan pertanian masyarakat yang berada di wilayah rawan aliran air dan material dari kawasan perbukitan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penanganan dampak yang telah terjadi. Menurutnya, penguatan infrastruktur di kawasan hulu harus berjalan beriringan dengan normalisasi sungai, perlindungan permukiman serta pemulihan fasilitas publik dan aktivitas masyarakat.
Perhatian terhadap Tapanuli Tengah menguat setelah pengendapan lumpur sebelumnya berdampak pada berbagai fasilitas dan ruang kehidupan masyarakat, mulai dari permukiman, perkantoran, sekolah, rumah ibadah hingga lahan persawahan.
Kondisi geografis Kecamatan Tukka yang berhadapan dengan potensi limpasan air dan sedimen dari kawasan perbukitan membuat pembangunan infrastruktur pengendali menjadi kebutuhan mendesak.
Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan dua bangunan pengendali sedimen, masing-masing satu Sabo Dam Aek Tukka dan satu Sabo Dam Sigala-gala. Pembangunan tahap awal ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Program tersebut tidak berhenti pada dua bangunan. Pemerintah merencanakan pembangunan dua Sabo Dam tambahan pada 2027, sehingga nantinya terdapat empat Sabo Dam di Kecamatan Tukka yang berfungsi memperkuat sistem pengendalian aliran air dan sedimen.
Di sisi lain, penanganan kawasan juga dilakukan melalui normalisasi saluran air dan sungai serta pembangunan retaining wall sepanjang sekitar 1,6 kilometer. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan kawasan dari ancaman limpasan air maupun material yang berpotensi kembali mengarah ke permukiman warga.
Tito menilai pemulihan Tapanuli Tengah perlu dilakukan secara paralel. Infrastruktur di kawasan hulu, normalisasi sungai dan saluran air, pembangunan perlindungan tebing, serta pemulihan fasilitas yang terdampak harus menjadi satu rangkaian kebijakan agar penanganan tidak bersifat parsial.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. Pemerintah tidak hanya mengejar kembalinya kondisi kawasan seperti sebelum bencana, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang lebih kuat agar masyarakat memiliki perlindungan lebih baik ketika menghadapi cuaca ekstrem.
Dengan pembangunan empat Sabo Dam yang direncanakan, ditambah normalisasi sungai dan retaining wall, kawasan Tukka diharapkan memiliki sistem pengendalian air dan sedimen yang lebih memadai.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan kawasan rawan bencana di Tapanuli Tengah. Prinsipnya, penanganan bencana tidak cukup hanya memulihkan kerusakan, tetapi harus sekaligus mengurangi risiko agar dampak serupa tidak kembali menimpa masyarakat.
(Mp-red)
