Padang, MP----- Sikap Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menuai sorotan setelah menolak permintaan konfirmasi dari wartawan yang hendak menggali informasi terkait kegiatan pascabencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi.
 |
| Bangunan Kantor Balai PBPK Provinsi Sumatera Barat |
Peristiwa itu terjadi di Kantor BPBPK Sumbar, Rabu (24/12), sesaat setelah Maria Doeni Isa turun dari mobil dinasnya. Sejumlah wartawan yang berupaya melakukan wawancara diarahkan ke bagian Humas dan PPID.
 |
| Maria Doeni Isa Kepala Balai PBPK Provinsi Sumbar |
“Dengan Ria saja itu sudah pas,” ujar Maria singkat sambil berlalu menuju ruang kerjanya di lantai atas.
Namun, upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil. Ria, staf Humas dan PPID BPBPK Sumbar, justru menyatakan bahwa pertanyaan wartawan terkait kinerja pascabencana lebih tepat dijawab oleh pimpinan balai.
“Kalau pertanyaannya soal itu, memang seharusnya dengan Kepala Balai. Abang hubungi saja beliau,” katanya, seraya meminta maaf karena harus mengikuti agenda rapat untuk dokumentasi.
Sikap tersebut memantik kritik keras dari Kepala Bidang Investigasi Lembaga MT-AB (Masyarakat Transparansi Anak Bangsa) Sumatera Barat, Sutarman, SE. Ia menilai perilaku itu mencerminkan minimnya keterbukaan pejabat publik terhadap hak masyarakat memperoleh informasi.
“Pejabat publik wajib patuh pada undang - undang dan terbuka kepada publik. Wartawan adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Ini contoh sikap arogan dan alergi terhadap media,” tegas Sutarman.
Menurutnya, ketertutupan seperti itu berpotensi menghambat transparansi, terlebih di daerah yang tengah menghadapi dampak bencana hidrometeorologi dan membutuhkan kejelasan program penanganan pemerintah.
Sutarman juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di daerah yang dinilai tidak kooperatif.
“Pemerintah pusat membutuhkan pejabat yang mampu bekerja, komunikatif, dan merangkul semua pihak. Jika alergi terhadap wartawan, sebaiknya tidak dipertahankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap tertutup pejabat publik justru membuka ruang spekulasi dan pemberitaan negatif terhadap kinerja institusi yang dipimpinnya.
(Red/mp)
