 |
| Roni, Ketua DPW REPRO Sumbar |
Padang Pariaman, MP----- Polemik pemblokiran akses jalan menuju lokasi Proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Katapiang, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terus bergulir. Aksi warga yang menutup jalan ke area proyek disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak rekanan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dinilai belum menuntaskan komitmen kepada masyarakat.
 |
| Warga sedang masang batu pakai semen diatas akses jalan masuk KNMP Desa Katapiang |
Diketahui, PPK proyek KNMP atas nama Bayu Eko Wibowo merupakan ASN di lingkungan PPS Bungus.
 |
| Sampai bulan Februari, pengerjaan proyek KNMP masih berjalan, cacat fisik sudah nampak pada infrastruktur yang dibangun |
Redaksi melakukan konfirmasi tertulis kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Widodo, melalui pesan WhatsApp, Jumat 20 Februari 2025. Dalam jawabannya, Widodo mengaku belum menerima informasi detail terkait pemblokiran tersebut karena sedang menjalani cuti.
“Mohon maaf saya belum dapat infonya. Saya sedang cuti dari tanggal 18 sampai 2 Maret. Saya tetap akan koordinasikan terus kegiatan KNMP agar tetap berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan. Semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik,” tulis Widodo.
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan publik terkait mekanisme pelaporan dan pengawasan internal proyek, mengingat situasi di lapangan telah memicu aksi pemblokiran yang berpotensi menghambat pekerjaan fisik.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KNMP, Bayu Eko Wibowo, yang juga dikonfirmasi secara tertulis melalui WhatsApp, memberikan respons singkat.
“Ini kami sedang mediasi dengan masyarakat,” tulis Bayu.
Jawaban tersebut mengindikasikan adanya upaya dialog di lapangan. Namun publik masih menanti penjelasan lebih rinci, apa substansi tuntutan masyarakat, sejauh mana progres mediasi, serta solusi konkret apa yang ditawarkan untuk membuka kembali akses jalan dan memastikan proyek berjalan tanpa konflik.
Sorotan juga datang dari Ketua DPW Relawan Prabowo Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni. Ia menilai persoalan ini harus disikapi serius dan transparan.
“KNMP ini bagian dari program strategis pemerintah. Jangan sampai tujuan besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan justru terhambat karena lemahnya komunikasi dan pengawasan. Kalau sampai terjadi pemblokiran, berarti ada persoalan mendasar yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.
Menurut Roni, aparat penegak hukum (APH) perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“APH harus memanggil kontraktor dan PPK sebagai penanggung jawab teknis dan anggaran. Ini menyangkut uang negara dan harapan masyarakat. Transparansi itu wajib,” ujarnya.
Ia menegaskan, KNMP merupakan bagian dari agenda pembangunan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor kelautan dan ekonomi rakyat. Karena itu, pengawalan publik dan pengawasan ketat menjadi keniscayaan.
“Program Presiden harus terus dikawal. Tujuan dan manfaatnya untuk nelayan harus tercapai. Kalau kondisi di lapangan seperti ini, perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak merusak kepercayaan masyarakat,” tutup Roni.
Redaksi akan terus menggali keterangan dari seluruh pihak terkait, termasuk rekanan pelaksana proyek, guna memastikan pelaksanaan KNMP Katapiang berjalan sesuai regulasi, transparan, dan benar - benar memberi dampak bagi masyarakat pesisir.
(Rajo Alam)
