![]() |
| Komisi V DPR RI meninjau langsung progres rekonstruksi infrastruktur pasca bencana di Kota Padang. |
Komisi V DPR RI turun langsung ke Kota Padang, Sumatera Barat, untuk menguji progres dan mengurai hambatan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Padang, MP----- Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ir. Ridwan Bae, digelar pada Kamis (9/4) di Kota Padang. Agenda ini difokuskan pada monitoring pelaksanaan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana yang telah berjalan sejak terjadinya bencana hingga saat ini.
![]() |
| Sejumlah excavator bekerja menata dan membenahi alur sungai untuk mengurangi risiko banjir dan mempercepat pemulihan pasca bencana. |
Ridwan Bae menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan upaya konkret untuk memastikan efektivitas program pemerintah di lapangan. DPR ingin memperoleh gambaran utuh terkait capaian pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat percepatan pembangunan.
“Kami datang untuk melihat langsung progres pekerjaan, sekaligus mendengar persoalan dan hambatan yang terjadi di lapangan. Ini penting agar solusi yang diambil tepat sasaran,” ujar Ridwan.
Dalam kunjungan itu, rombongan turut didampingi anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat I, Zigo Rolanda. Kehadiran wakil daerah ini dinilai strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pusat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, bersama sejumlah mitra kerja Komisi V DPR RI. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Basarnas, Kementerian Perhubungan, BMKG, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi.
Dari Kementerian Pekerjaan Umum, hadir Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, beserta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Sumatera Barat.
Kunjungan ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai proyek rekonstruksi yang masih berjalan, sekaligus memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang.
(Red/sb)

