![]() |
| Oleh: Nof Hendra |
Di tengah derasnya arus pembangunan dan kompleksitas persoalan publik, satu hal yang kerap terlupakan adalah pentingnya kontrol sosial. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang menentukan arah perubahan.
Bagi Nof Hendra, aktivis pecinta lingkungan sekaligus pegiat media sosial, kontrol sosial adalah fondasi utama untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar. Tanpa pengawasan, kekuasaan cenderung menyimpang, dan rakyatlah yang pertama merasakan dampaknya.
Mengapa Kontrol Sosial Itu Penting?
Kontrol sosial bukan sekadar kritik. Ia adalah mekanisme penyeimbang. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan media, pemerintah serta legislatif didorong untuk lebih akuntabel dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran.
Pengawasan juga menciptakan tekanan positif. Ketika kinerja dipantau, aparatur negara dituntut bekerja lebih efisien, transparan, dan benar-benar melayani kepentingan publik. Lebih dari itu, kontrol sosial menjadi benteng awal dalam mencegah praktik korupsi dan kolusi yang merugikan negara.
Pada akhirnya, semua itu bermuara pada satu tujuan: terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif, atau yang kerap disebut sebagai good governance.
Masyarakat dan Pers: Dua Pilar yang Tak Terpisahkan
Kontrol sosial tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan sinergi antara masyarakat dan insan pers.
Dari sisi masyarakat, partisipasi aktif adalah kunci. Warga perlu terlibat dalam mengawasi penggunaan anggaran, memahami kebijakan publik, serta berani menyuarakan kritik yang konstruktif. Transparansi hanya akan hidup jika publik peduli dan terlibat.
Sementara itu, pers memiliki peran strategis sebagai pengawas independen. Tugasnya bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memverifikasi fakta di lapangan, meluruskan informasi yang menyesatkan, hingga mengungkap pelanggaran, baik itu terkait lingkungan, korupsi, maupun kebijakan yang merugikan rakyat.
Dalam situasi krisis atau bencana, peran pers bahkan menjadi semakin krusial. Informasi yang akurat bisa menyelamatkan nyawa, sementara informasi yang keliru justru memperparah keadaan.
Bahaya Ketika Kontrol Sosial Melemah
Nof Hendra mengingatkan, ancaman terbesar muncul ketika kontrol sosial dibungkam dengan dalih stabilitas. Ketika itu terjadi, media kehilangan independensinya, dan publik hanya disuguhi narasi tunggal yang cenderung menguntungkan penguasa.
Keberagaman informasi pun mati. Ruang kritik menyempit, dan masyarakat perlahan kehilangan akses terhadap kebenaran. Dalam konteks lingkungan, dampaknya bisa sangat nyata, kerusakan tidak lagi diaudit secara objektif, dan bencana seperti banjir hanya disederhanakan sebagai faktor alam, tanpa mengungkap akar persoalan yang sesungguhnya.
Tantangan Era Digital: Antara Fakta dan Propaganda
Di era digital, tantangan kontrol sosial semakin kompleks. Informasi menyebar begitu cepat, namun tidak semuanya benar. Hoaks dan propaganda dengan mudah memengaruhi opini publik.
Karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat harus mampu memilah informasi, sementara pers dituntut semakin kritis dan profesional agar tidak kalah oleh arus buzzer dan disinformasi.
Penutup: Rem dan Gas Demokrasi
Nof Hendra mengibaratkan masyarakat dan pers sebagai “rem dan gas” dalam sistem pemerintahan. Rem diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan ugal-ugalan, sementara gas dibutuhkan agar kinerja pemerintah tetap bergerak cepat dan responsif.
“Pemerintah akan kuat kalau diawasi,” tegasnya.
Jika keduanya diam, maka yang paling dirugikan adalah rakyat itu sendiri. Karena itu, menjaga kontrol sosial bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
(*)
