 |
| Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan pernyataan tegas terkait dugaan modus korupsi di lingkungan kementeriannya. |
Jakarta, MP----- Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, melontarkan pernyataan tegas terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan kementeriannya. Ia menyoroti adanya modus yang diduga melibatkan oknum pejabat tinggi dengan cara “menumbalkan” bawahan ketika penyimpangan terungkap.
Dalam keterangannya, Dody mengungkap bahwa dalam sejumlah kasus, pejabat eselon atas justru diduga mengarahkan kesalahan kepada pegawai di level bawah. Kondisi ini dinilai tidak adil dan merusak integritas birokrasi.
“Kalau yang salah itu sudah eselon satu atau eselon dua, jangan yang di framing justru bawahan. Kasihan yang di bawah. Harusnya yang bertanggung jawab ya yang di atas dulu,” tegas Dody.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan lurus dan tidak tebang pilih. Menurutnya, pejabat tinggi yang terbukti melakukan pelanggaran harus menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban, bukan justru berlindung di balik struktur organisasi.
Dody juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Ia menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas terhadap siapapun yang terbukti bersalah, termasuk pejabat di level tertinggi.
“Saya tidak main-main. Kalau sudah melakukan pelanggaran, harus siap menghadapi semua risiko. Apalagi kalau sudah diberi waktu untuk mengembalikan kerugian negara tapi tidak dilakukan, itu akan ditindak tanpa ampun,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa praktik saling lempar tanggung jawab ini menjadi salah satu hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur. Oleh karena itu, reformasi internal dan penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting yang akan terus didorong.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai pernyataan ini sebagai sinyal kuat adanya upaya bersih - bersih di internal kementerian. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya pembuktian hukum yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi subjektif di tengah publik.
Dengan pernyataan ini, publik kini menantikan langkah konkret dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam menindaklanjuti dugaan tersebut, termasuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan menyentuh semua pihak yang terlibat tanpa pengecualian.
(Jkt/red)
