 |
| Suasana tegang saat Menteri PU menegur jajaran pelaksana proyek di lokasi. |
Nganjuk, MP----- Inspeksi mendadak (sidak) Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Balonggeban, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (11/4/2026), berlangsung tegang. Kunjungan yang seharusnya menjadi evaluasi lapangan berubah menjadi momen teguran keras terhadap jajaran pelaksana proyek.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, Menteri Dody langsung menyoroti kinerja salah satu pegawai dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Dengan nada tinggi, ia menilai alasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek strategis pemerintah.
“Begitu pekerjaan ini diterima, itu menjadi tanggung jawab. Tidak bisa disertai alasan yang tidak masuk akal,” tegasnya di hadapan tim proyek.
Ia juga menekankan bahwa setiap target pekerjaan harus disertai komitmen realistis sejak awal. Jika terdapat kendala dalam pencapaian target, menurutnya, hal tersebut harus disampaikan secara terbuka sejak perencanaan.
Pegawai yang ditegur hanya memberikan respons singkat dan menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut.
Namun, sidak tersebut berlangsung singkat. Setelah menyampaikan teguran, Menteri Dody memilih meninggalkan lokasi tanpa melanjutkan peninjauan proyek. Dalam waktu kurang dari lima menit, rombongan telah bertolak dari area pembangunan.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait pemicu utama kemarahan tersebut. Meski demikian, kuat dugaan teguran berkaitan dengan progres pembangunan yang dinilai tidak sesuai target yang telah ditetapkan.
Sebagai informasi, pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Nganjuk merupakan bagian dari program nasional hasil kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial. Proyek ini dibiayai melalui APBN 2026 dengan total anggaran mencapai Rp911 miliar, mencakup pembangunan di empat daerah: Nganjuk, Ngawi, Madiun, dan Pacitan.
Adapun pelaksana konstruksi proyek tersebut adalah PT Brantas Abipraya (Persero). Pemerintah menargetkan fasilitas ini dapat mendukung akses pendidikan bagi masyarakat secara lebih merata dan berkualitas.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam pengawasan proyek strategis nasional, khususnya terkait disiplin pelaksanaan, transparansi progres, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
(bakom.ri/red)
