 |
| Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menyampaikan arah pembangunan pada Musrenbang RKPD 2027. |
Batusangkar, MP----- Sektor pariwisata dinilai memiliki daya ungkit besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, asalkan dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis. Hal ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang juga mengangkat isu stunting, di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Selasa (31/3/2026).
 |
| Suasana Musrenbang RKPD 2027 Tanah Datar yang mengangkat isu pembangunan dan stunting. |
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumatera Barat, Luhur Budianda, menegaskan bahwa pariwisata tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai sektor rekreasi. Lebih dari itu, sektor ini mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai lini usaha.
“Destinasi wisata harus didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga investasi yang berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi besar sebagai tujuan wisata unggulan. Namun, diperlukan perubahan cara pandang dalam pengelolaan, dari sekadar objek kunjungan menjadi sektor bisnis yang kompetitif dan bernilai investasi.
Di sisi lain, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengungkapkan bahwa tingginya minat investor untuk masuk ke daerahnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai.
“Ada investor yang menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan rusak. Padahal itu merupakan kewenangan provinsi. Ini tentu menjadi tantangan serius bagi kita dalam mengembangkan pariwisata,” kata Eka Putra.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan perhatian lebih melalui alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), terutama untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang menjadi akses vital menuju destinasi wisata.
Salah satu titik yang disoroti adalah ruas jalan Panti Rambatan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir bandang galodo pada 2024. Hingga kini, jalan tersebut dinilai masih membutuhkan penanganan intensif.
Bupati juga meminta agar aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur tersebut dapat diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat dan instansi terkait, guna mempercepat realisasi pembangunan.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyoroti persepsi publik yang kerap menyalahkan pemerintah daerah atas kondisi jalan rusak, padahal sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Persoalan jalan berlubang ini ramai dibahas di media sosial, bahkan oleh perantau. Padahal, itu bukan sepenuhnya kewenangan kabupaten. Kami di DPRD juga sudah berulang kali memperjuangkan perbaikannya,” ungkap Anton.
Meski demikian, ia mengapresiasi capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang dinilai masih menjadi salah satu yang terbaik di tingkat provinsi, termasuk dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan berbagai tantangan yang ada, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dinilai menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur demi mendukung investasi dan kemajuan sektor pariwisata di Tanah Datar.
(Bts/red)
