 |
| Dokumentasi kondisi lapangan proyek revitalisasi SDN 02 Karan Aur. Mengingat Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa, kualitas konstruksi dan pengawasan proyek menjadi aspek penting yang mendapat perhatian masyarakat. |
Pariaman, MP----- Temuan sejumlah indikasi dugaan beton berpori, pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), serta minimnya kehadiran pengawas di lokasi proyek revitalisasi SDN 02 Karan Aur, Kota Pariaman, menuai perhatian masyarakat.
Warga Kota Pariaman menilai proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi fasilitas pendidikan harus dikerjakan secara profesional serta mengutamakan kualitas konstruksi, terlebih Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi.
Sejumlah tokoh masyarakat di Kota Pariaman yang dimintai tanggapan oleh tim media menyampaikan harapan agar temuan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan biasa dan perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Rahmat (52), warga Kota Pariaman, menilai pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan apabila ditemukan indikasi beton yang berpori atau tidak padat.
"Kalau benar ada bagian beton yang keropos atau berongga, harus diperiksa secara teknis. Ini bangunan sekolah yang akan ditempati anak-anak. Jangan sampai kualitas pekerjaan dikorbankan hanya untuk mengejar target penyelesaian," ujarnya, Rabu 10 Juni 2026.
Senada dengan itu, Yulidar (46), seorang ibu rumah tangga, mengaku prihatin melihat adanya pekerja yang tidak menggunakan APD saat bekerja di lokasi proyek.
"Keselamatan pekerja juga harus diperhatikan. Kalau APD sudah dianggarkan, maka penggunaannya harus diwajibkan. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja yang sebenarnya bisa dicegah," katanya.
Sementara itu, tokoh pemuda, Andri Saputra, meminta adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh proyek revitalisasi sekolah yang sedang berlangsung di Kota Pariaman.
Menurutnya, kehadiran pengawas di lapangan merupakan faktor penting untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
"Kalau pengawas tidak rutin berada di lapangan, siapa yang memastikan pekerjaan sesuai gambar dan standar mutu? Fungsi pengawasan harus benar-benar berjalan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.
Hal serupa disampaikan pensiunan guru, Mulyono (63), yang menilai kualitas bangunan sekolah harus menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
"Daerah kita rawan gempa. Karena itu bangunan sekolah harus benar-benar kokoh. Pemerintah perlu memastikan seluruh pekerjaan diperiksa secara detail sebelum dinyatakan selesai dan digunakan kembali," katanya.
Masyarakat juga berharap apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai standar, pihak pelaksana dapat segera melakukan perbaikan sebelum proyek diserahterimakan.
Menurut mereka, program revitalisasi sekolah merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan, melainkan dari mutu konstruksi yang aman, kuat, dan mampu memberikan perlindungan bagi peserta didik dalam jangka panjang.
"Jangan sampai setelah bangunan selesai baru muncul masalah. Lebih baik diperiksa sekarang secara terbuka dan profesional agar masyarakat juga mendapatkan kepastian bahwa bangunan sekolah yang dibangun benar-benar layak dan aman digunakan," ujar salah seorang warga.
Masyarakat berharap instansi terkait, konsultan pengawas, konsultan perencana, serta pihak pelaksana dapat menjawab berbagai temuan yang muncul di lapangan melalui langkah evaluasi dan pengawasan yang lebih maksimal demi menjamin kualitas hasil pembangunan sekolah yang dibiayai oleh uang negara.
(Rajo.A/MP)
