 |
| Penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo saat berada di Pekanbaru, Riau. |
Pekanbaru, MP----- Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra. Senin (24/8/2026), Presiden bertolak menuju Pekanbaru, Riau, dan setibanya di ibu kota provinsi itu langsung memimpin rapat terbatas di Posko Aju Provinsi Riau.
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya langkah cepat dan pencegahan sejak dini. Seluruh jajaran pemerintah diminta tidak menunggu munculnya titik api, tetapi segera mengambil tindakan begitu terdeteksi adanya hotspot.
Prabowo juga menginstruksikan pembangunan sumur bor di wilayah yang teridentifikasi rawan hotspot. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat penanganan apabila kebakaran mulai terjadi.
Di tingkat masyarakat, Presiden meminta aparat dan pemerintah daerah memperkuat edukasi hingga ke desa-desa. Warga perlu mendapatkan pemahaman bahwa pembakaran lahan dilarang dan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.
Tak hanya aspek pencegahan, Presiden juga menaruh perhatian serius terhadap kemungkinan keterlibatan korporasi dalam karhutla. Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen diperintahkan melakukan penyelidikan secara serius terhadap setiap indikasi pembakaran lahan yang melibatkan perusahaan.
Jika ditemukan bukti keterlibatan korporasi, Prabowo menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha.
Sementara itu, upaya pemadaman dari udara terus diperkuat. Presiden memastikan penggunaan waterbombing dan pengerahan Tim Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat (PRCPB), termasuk penerjun freefall, menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan karhutla di Riau.
Kehadiran langsung Presiden di lapangan sekaligus menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga mengedepankan deteksi dini, pencegahan, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap potensi karhutla dapat ditekan sejak awal sehingga tidak berkembang menjadi bencana asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
(Ns/MP)
